Gubernur Minta Kepala Daerah Fasilitas Kebutuhan KPU Sumbar untuk Pemilu 2019

Rabu, 20 Februari 2019, 17:39 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat

VALORAnews - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno minta seluruh Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat, lakukan kooordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota untuk menyukseskan Pemilu 2019. Tujuannya, terlaksananya pemilu damai dan berkualitas di Sumbar.

"Ada satu persepsi yang perlu dipahami bersama yaitu bagaimana menciptakan Pemilu yang aman dan berjalan lancar di Sumbar. Tentu perlu kita bersama sebagai pemegang amanah dan stakeholder terkait, termasuk TNI dan Polri untuk bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini," terang Irwan di auditorium gubernur Sumbar, Rabu (20/2/2019).

Rapat Koordinasi dan Evaluasi kesiapan pelaksanaan pemilihan umum 2019 ini dihadiri utusan Bupati dan Walikota. Dari KPU Sumbar hadiri Ketua Amnasmen dan anggota, Yanuk Sri Mulyani, Izwaryani, Gebril Daulai. Juga ikut hadir Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efritmen, Ketua KPU kabupaten/kota, Polda Sumbar, dan Kapolres seluruh Sumbar, Kesbangpol dan unsur forkompimda.

"Samakan persepsi antara pemerintah daerah dengan KPU kabupaten/kota terkait tahapan Pemilu yang sedang berjalan. Bagaimana langkah-langkah yang telah direncanakan hingga pelakasanan Pemilu selesai," ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar juga meminta kepala daerah, untuk memfasilitasi bagaimana kondisi logistik yang telah sampai di KPU kabupaten/kota. "Untuk penyimpanan kotak suara, dan proses pelipatan surat suara yang aman tentu ada tempat yang diperlukan. Untuk itu mohon untuk difasilitasi," ujarnya.

Sementara, Amnasmen mengatakan menjelang hari H Pemilu 17 April, KPU Sumbar sudah masuk ke tahap sangat serius.

"Ini sudah masuk 55 hari jelang Pemilu, proses tahapan kita sudah masuk ke tahapan persiapan kelembagaan, teknis dan koordinasi dengan stekholder terkait," ujarnya.

"Terkait evaluasi hari ini, poin-poin yang kemungkinan akan menjadi persoalan pada hari H Pencoblosan sudah mulai mengerucut. Untuk hari ini, kita mendapat respon baik terhadap potensi persoalan yang akan terjadi kedepan, baik dari kepala pemerintah maupun kabupaten/kota," terangnya.

Sementara itu, Amnasmen menambahkan, pada 28 Februari 2019 mendatang, KPU akan melakukan rekruitmen KPPS dan Linmas. Diharapkan akan selesai awal Maret mendatang. Sebanyak 16 ribu TPS dengan jumlah 7 orang KPPS per TPS sebanyak 116.914.orang.

Halaman:

1 2 Selanjutnya