Pembubaran Tim Apraisal Pembebasan Lahan Jalan Tol Mencuat, Ini Latarbelakangnya
VALORAnews - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, pembebasan lahan dari titik 0-4,2 kilometer merupakan pengalaman pahit atas keputusan tim appraisal soal harga terlalu rendah, serta tak bisa diganggu gugat.
"Dari 80 pemilik, hanya 3 orang yang sepakat soal harga. Ini solusinya harus ada diskresi dari pihak lebih tinggi, untuk meminta tim appraisal mengakomodir harga yang wajar, tidak terlalu rendah," ungkap Nasrul Abit setelah rapat lengkap dengan pihak terkait soal pembangunan Jalan Tol Padang Pariaman -- Pekanbaru, di kantor gubernur, Kamis (29/11/2018).
Nasrul Abit menambahkan, gubernur sudah buat surat ke Kepala Staf Kepresidenan. Isinya, meminta beliau menjembatani dengan menteri terkait penyelesaian jalan tol ini.
"Kita tak mau berlama-lama larut dalam permasalahan ganti rugi lahan yang mandek di titik 0-4,2 kilometer," terang dia.
Baca juga: Pembicaraan Ganti Rugi Exit Tol Tarok City masih belum Rampung, Anggaran Tersedia dengan Skema BKK
"Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkab Padangpariaman serta pihak yang masuk dalam tim, siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Pembebasan lahan lanjutan dilakukan di kilometer 4,2 ke 30,4," tambahnya.
Dikatakan Nasrul Abit, empat orang camat yang wilayahnya dilalui jalur tol, dipanggil serta pihak terkait lainnya. "Semua menyatakan setuju dilanjutkan. Jadwal kerja segera disusun. Kemudian sosialisasi tentang tahapan-tahapan ke masyarakat, yang nantinya ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi oleh gubernur. Setelah itu tim appraisal turun lagi ke lapangan," beber Nasrul Abit.
Terkait tim appraisal, Nasrul Abit menyebut, terdapat usulan agar tim lama diganti. Sebab, dinilai tak berhasil dalam pembebasan lahan tahap awal. Usulan itu berasal dari Kapolres Padangpariaman.
"Kalau bisa ganti tim appraisalnya, cari yang bisa diskusi. Kami hargai independensi mereka, tapi jangan terlalu kaku," harapnya.
Baca juga: Gubernur Sumbar Ajak Danrem 032/Wbr Susuri Jalan Tol Padang-Sicincin dengan Motor Trabas
Dikesempatan itu, Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur mengungkapkan, tidak ada masyarakat Padangpariaman yang menolak proyek jalan tol. Namun harapan warga, ganti rugi tanah yang terkena proyek harus masuk akal. Jangan sampai terjadi lagi seperti masalah pembebasan tahap awal.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Libur Lebaran 2024, Program Desa Wisata Dongkrak Angka Kunjungan Wisatawan
- Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat ala Pemprov Sumbar Patut Dikembangkan
- Libur Lebaran Berjalan Kondusif, Mahyeldi: 52 Kepala OPD se-Sumbar Rutin Melaporkan Kondisi Terakhir
- Ini Prakiraan Cuaca di 4 Objek Wisata Pantai Unggulan di Sumbar dari Sabtu Pagi hingga Sore
- BI Sumbar Fungsikan De Javasche Bank jadi Gedung Memorabilia, Pertama di Luar Pulau Jawa
Libur Lebaran 2024, Tingkat Hunian Hotel Naik 100 Persen
Wisata - 21 April 2024