Pembubaran Tim Apraisal Pembebasan Lahan Jalan Tol Mencuat, Ini Latarbelakangnya

VALORAnews - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, pembebasan lahan dari titik 0-4,2 kilometer merupakan pengalaman pahit atas keputusan tim appraisal soal harga terlalu rendah, serta tak bisa diganggu gugat.

"Dari 80 pemilik, hanya 3 orang yang sepakat soal harga. Ini solusinya harus ada diskresi dari pihak lebih tinggi, untuk meminta tim appraisal mengakomodir harga yang wajar, tidak terlalu rendah," ungkap Nasrul Abit setelah rapat lengkap dengan pihak terkait soal pembangunan Jalan Tol Padang Pariaman -- Pekanbaru, di kantor gubernur, Kamis (29/11/2018).

Nasrul Abit menambahkan, gubernur sudah buat surat ke Kepala Staf Kepresidenan. Isinya, meminta beliau menjembatani dengan menteri terkait penyelesaian jalan tol ini.

"Kita tak mau berlama-lama larut dalam permasalahan ganti rugi lahan yang mandek di titik 0-4,2 kilometer," terang dia.

Baca juga: Tol Ruas Sicincin-Bukittinggi Potensi Dialihkan jadi Sicincin-Singkarak-Tanah Datar, Ini Alasannya

"Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkab Padangpariaman serta pihak yang masuk dalam tim, siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Pembebasan lahan lanjutan dilakukan di kilometer 4,2 ke 30,4," tambahnya.

Dikatakan Nasrul Abit, empat orang camat yang wilayahnya dilalui jalur tol, dipanggil serta pihak terkait lainnya. "Semua menyatakan setuju dilanjutkan. Jadwal kerja segera disusun. Kemudian sosialisasi tentang tahapan-tahapan ke masyarakat, yang nantinya ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi oleh gubernur. Setelah itu tim appraisal turun lagi ke lapangan," beber Nasrul Abit.

Terkait tim appraisal, Nasrul Abit menyebut, terdapat usulan agar tim lama diganti. Sebab, dinilai tak berhasil dalam pembebasan lahan tahap awal. Usulan itu berasal dari Kapolres Padangpariaman.

"Kalau bisa ganti tim appraisalnya, cari yang bisa diskusi. Kami hargai independensi mereka, tapi jangan terlalu kaku," harapnya.

Baca juga: Tol Padang-Sicincin Diresmikan 15 Desember, Evi Yandri: Sumbar Sangat Butuh Anggaran Pusat untuk Pembangunan

Dikesempatan itu, Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur mengungkapkan, tidak ada masyarakat Padangpariaman yang menolak proyek jalan tol. Namun harapan warga, ganti rugi tanah yang terkena proyek harus masuk akal. Jangan sampai terjadi lagi seperti masalah pembebasan tahap awal.

Penulis:
Editor:
Sumber: