Pemprov Sumbar Serahkan Dokumen Pertambangan Setelah Mediasi Sengketa Informasi
"Apa lagi sekarang, kewenangan itu ditarik semua dari kabupaten ke provinsi. Dengan adanya keterbukaan seperti ini, diharapkan masyarakat lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan di level tapak sehingga sumberdaya alam dapat terkelola secara baik sebagaimana prinsip pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan," tegasnya.
Kedepan, LBH Padang berharap, semangat keterbukaan dan transparansi ini juga dapat ditularkan kepada OPD-OPD lain yang ada di kabupaten/kota. Pemprov telah mendeklarasikan keterbukaan informasi sebagai wujud dari open governance, yang membudaya disetiap level birokrasi pemerintah di Sumatera Barat.
"Hal ini perlu dukungan semua pihak, agar Provinsi Sumatera Barat bisa menjadi salah satu Provinsi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari perilaku-perilaku koruptif," harap dia. (rls/vry)
Baca juga: 5 Komisioner KI Sumbar Dilantik, Gubernur Ingatkan Soal Disinformasi dan Missinformasi
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Libur Lebaran 2024, Program Desa Wisata Dongkrak Angka Kunjungan Wisatawan
- Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat ala Pemprov Sumbar Patut Dikembangkan
- Libur Lebaran Berjalan Kondusif, Mahyeldi: 52 Kepala OPD se-Sumbar Rutin Melaporkan Kondisi Terakhir
- Ini Prakiraan Cuaca di 4 Objek Wisata Pantai Unggulan di Sumbar dari Sabtu Pagi hingga Sore
- BI Sumbar Fungsikan De Javasche Bank jadi Gedung Memorabilia, Pertama di Luar Pulau Jawa
Libur Lebaran 2024, Tingkat Hunian Hotel Naik 100 Persen
Wisata - 21 April 2024
