Dana Desa, Enny: Perlu Terobosan Pecahkan Kebuntuan di Masa Transisi

VALORAnews - Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, dana desa harus bisa mempercepat program-program untuk peningkatan kapasitas ekonomi pedesaan terutama sekali untuk skala jangka pendek.

"Dana desa ini sangat potensial, karena langsung menyentuh ke ujung tombak di pedesaan. Pertama, yang dibutuhkan itu adalah ada fleksibilitas, jadi harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh masing-masing desa sehingga bisa diinventarisir. Karena masing-masing desa mempunyai karakteristik yang berbeda, dan punya kendala yang berbeda pula," ungkap Enny saat seminar dan FGD tentang Membangun Kemandirian Masyarakat Pedesaan, Senin (7/12/2015) di aula FIB Unand.

Baca juga: Faisal Basri Ajak Kelompok Kritis Ingatkan Kekeliruan Jokowi Soal Tatakelola Pembangunan

Selain itu, terang Enny, masing-masing desa juga berbeda-beda kebutuhannya. Tentunya, akan membutuhkan treatment yang berbeda pula, sesuai dengan kebutuhan serta kendala yang dihadapi. Tetapi, yang terpenting ada sistem yang seimbang, ada kemudahan, fleksibilitas. Disisi lain, ada sistem yang jadi panduan dan koridor, supaya fleksibilitas itu tidak kemana-mana serta ada satu koridor yang jelas pertanggungjawabannya.

"Secara sistem, itu yang ingin dibangun sesuai dengan perencanaan RPJMD. Nah persoalannya ini kan masa transisi. Dimana RPJMD belum terbentuk, BUMDES belum terbentuk dan ini tentunya satu terobosan bagaimana memecahkan kebuntuan ini," ujarnya.

Baca juga: Seminar Dana Desa, Hary: Sediakan Program Solusi, Bukan Masalah Baru

Yang paling utama saat ini, terang Enny, adalah ada kejelasan payung hukum dan bagaimana dana-dana tersebut dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi walaupun hasilnya belum optimal atau seideal yang direncanakan di filosofi adanya dana desa.

Menurutnya, karena hal ini butuh segera, yang penting dana itu haruslah mempunyai implikasi dan dampak untuk penguatan ekonomi di pedesaan. Penguatan itu bisa dilakukan, dengan membangun infrastruktur ekonomi pedesaan.

Baca juga: Sejahterakan Desa, Helmi: Alih Teknologi dan Kearifan Lokal harus jadi Perhatian

"Sekarang kan jumlahnya belum terlalu besar seperti nanti Rp1 milliar, namun saat ini sekitar Rp200 juta. Oleh karena itu, saat ini fokus saja dulu dana desa untuk peningkatan infrastruktur ekonomi desa. Ini harus dijelaskan dengan clear. Tidak boleh nanti misalnya di desa itu butuh masjid atau gereja. Itu nanti dulu, karena ini untuk infrastruktur pedesaan yang sesuai dengan potensi desa," jelasnya.

Jadi jelas, tambahnya, ada percepatan tetapi juga ada koridornya karena memang saat ini kondisinya belum ideal. Ia mengatakan, menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tentunya harus ada pemasaran dan untuk membuka akses pemasaran tentunya harus ada produksi.

Baca juga: Bangun Indonesia dari Pinggiran, Menteri: Alokasi Dana Desa Terus Diperbesar

Dari itu, masing-masing daerah punya potensi dan karakteristik dengan daerah lain. Yang paling utama adalah bagaimana produk-produk tersebut mempunyai daya saing, sekaligus mempunyai inovasi dan nilai tambah.

"Itulah butuhnya berbagai macam infrastruktur ekonomi yang ada di desa untuk memacu produktivitas dan mengembangkan nilai tambah dari potensi-potensi yang ada di desa," ujar Enny Sri Hartati. (kyo)

Editor: Mangindo Kayo