Optimalisasi Dana Desa, Jokowi: Kurangi Hal yang Bersifat Administratif

VALORAnews - Presiden RI, Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya, untuk menjalankan program dana desa secara swakelola. Salah satunya melalui program padat karya (cash for work) yang diluncurkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur fisik tanah air yang bersifat jangka pendek.

Dalam rapat terbatas yang digelar di kantor presiden bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Jumat (3/11/2017), Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya, untuk terus memperkuat seluruh aspek yang mendukung jalannya program tersebut.

"Saya minta agar kementerian/lembaga yang memiliki program di daerah atau di desa, dikonsolidasikan lagi. Baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi anggaran pembiayaan," ujar dia.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta, pemanfaatan dana desa diperkuat dengan program-program kementerian di daerah yang bisa mengembangkan sektor-sektor unggulan dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Baca juga: JEMBATAN GANTUNG Sikabu Munto Diperbaiki dengan Dana Desa Rp33,8 Juta

"Mulai dari industri kecil-menengah, agro-bisnis, budi daya perikanan dan sebagainya. Juga perlu pelatihan dan pendampingan, agar dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing," ungkapnya.

Tak lupa, presiden berpesan, agar jajarannya segera mengurangi hal-hal yang bersifat administratif sehingga program dana desa maupun padat karya berjalan lebih optimal.

"Jangan sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ," tegas presiden.

Meski demikian, fungsi pengawasan tidak lepas dari perhatian presiden. Ia meminta agar daerah diberikan pengetahuan dan pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban, pedoman pelaksanaan, maupun petunjuk teknis yang jelas dan sederhana guna menjaga kualitas program dana desa.

Baca juga: Agam Dinobatkan jadi yang Terbaik dalam Penyaluran dan Realisasi Dana Desa Wilayah KPPN Bukittinggi

"Tapi juga tolong agar controlling-nya, pengawasannya dari BPKP dan dari badan pengawasan yang lain tetap diperkuat," tegas Presiden Joko Widodo.

Penulis:
Editor:
Sumber: