PKK Nagari Berhak Dapat Dana Desa

VALORAnews - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di nagari wajib mengambil sebagian dana desa (DD), untuk menjalankan program-program PKK di nagari.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Nevi Zuraina saat memberikan pembinaan gerakan PKK tingkat Kabupaten Solok Selatan (Solsel) di aula Sarantau Sasurambi, kantor bupati Solsel, Selasa (31/10/2017).

Ia menyebutkan, TP-PKK di nagari-nagari mempunyai hak untuk mendapatkan anggaran dari dana desa di masing-masing nagari, karena 30 persen dari dana desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat.

"Apabila dana desanya Rp2 Miliar, 30 persen dari itu sekitar Rp500 juta bisa digunakan untuk peberdayaan masyarakat, ibu-ibu dapat Rp200 juta saja untuk kegiatan PKK itu sudah luar biasa," tuturnya.

Baca juga: Tim TWG RSSH Tinjau Implementasi Program ILP Bukittinggi

Dari 30 persen pemberdayaan masyarakat tersebut, lanjutnya, PKK Nagari bisa setidaknya mendapatkan anggaran untuk menjalankan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.

Pentingnya Ketua PKK Nagari untuk menyambil sebagian dari dana desa kerena, apabila mengharapkan dari APBD Kabupaten saja, maka tidak akan mencukupi.

"Tidak bisa hanya diharapkan dari APBD PKK Kabupaten, PKK Nagari harus, wajib mengambil dana desa untuk PKK, minta sama Pak Wali-nya," tuturnya.

Dengan bantuan dana desa tersebut, PKK nagari bisa membuat berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat tanpa harus bergantung kepada anggaran di PKK Kabupaten.

Baca juga: Bukittinggi Gelar HKG PKK Tahun 2024, Ini Pesan Wali Kota

"Ibu-ibu Wali bisa membuat sendiri program kerjanya, mulai dari penyuluhan berjenjang, lomba-lomba PKK serta pembinaan di tingkat nagari," ungkap Nevi.

Penulis:
Editor:
Sumber: