25 KIM di Padang Dikukuhkan

VALORAnews - Pemerintah Kota Padang secara bertahap mewujudkan Padang sebagai kota cerdas atau "Smart City". Salah satunya dengan merespon dan memaksimalkan keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

"Melalui KIM diharapkan, dapat menjadi wahana penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan penyalur aspirasi masyarakat," ungkap Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo di Gedung Teater Taman Budaya Sumbar, Minggu (22/10/2017) usai pengukuhan 25 KIM aktif di Kota Padang.

Pemko Padang mengapresiasi keberadaan KIM, sebagai bahagian mewujudkan Padang menuju Smart City. Dimana, hal itu memerlukan pemberdayaan masyarakat melalui proses peningkatan kesadaran akan pentingnya informasi, peningkatan akses dan pendayagunaan informasi salah satunya melalui KIM.

"Keberadaan KIM sangat penting, selaku mitra atau pun jembatan sebagai penyambung/corong dalam menyosialisasikan setiap kebijakan pemerintah di tengah masyarakat," sebut Mahyeldi.

Baca juga: Andree Algamar Dilantik jadi Pj Walikota Padang, Mahyeldi: Selesaikan Permasalahan Masyarakat

Seperti diketahui, saat ini di Kota Padang terdapat begitu banyak jenis KIM di berbagai bidang. Di bidang keagamaan dengan adanya kelompok pengajian di setiap masjid/mushalla hingga kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kota.

Selanjutnya di bidang ekonomi seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan Kelompok Sadar Wisata. Sementara di bidang sosial ada Kelompok Randai, Kelompok Tari, Pesilat, Kelompok Kepemudaan dan sebagainya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang, Suardi menyebutkan, pembentukan KIM mengacu dari Peraturan Menteri Kominfo No 8 Tahun 2010 tentang pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, lembaga komunikasi perdesaan melalui keberadaan KIM.

Untuk di Kota Padang sendiri, terangnya, saat ini telah banyak terdapat kelompok informasi masyarakat baik di bidang seni budaya, usaha ekonomi, wisata dan sebagainya. Namun kegiatan pembinaan secara terstruktur dan tersistematis terhadap keberadaan KIM ini belumlah optimal.

Baca juga: Bencana Lahar Dingin Sumbar, BSI Bantu Rp200 Juta, Apical Grup Distribusikan 6 Ton Minyak Goreng

"Untuk itu di setiap kelurahan, kecamatan dan kota perlu dibentuk KIM sebagai wahana informasi dan komunikasi baik antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya. Salah satunya dalam merumuskan kebijakan publik, sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok," ulasnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: