Kenagarian Koto Baru Wujudkan Tranparansi Anggaran Nagari

VALORAnews - Komitmen dan kerja nyata Walinagari Koto Baru Simalanggang, Purwanto terkait tranparansi anggaran dana desa di kenagariannya, mendapat pujian dari berbagai pihak. Bahkan, pujian tersebut juga disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Limapuluh Kota.

"Kita bangga dengan kinerja yang dilakukan perangkat Nagari Koto Baru Simalanggang terutama terkait transparansi anggaran selama ini. Ini patut dicontoh nagari yang ada di Limapuluh Kota," ujar Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi ketika melakukan kunjungan dan silaturahmi ke kantor nagari Koto Baru Simalanggang, Senin (10/9/2017).

Dijelaskan, selama ini perangkat nagari Koto Baru Simalanggang telah memberikan contoh yang baik ke nagari lainnya, terutama dalam hal transparansi anggaran. Hal itu dibuktikan dengan terpasangnya baliho rencana dan pelaksanaan program dana nagari setiap tahunnya, termasuk dengan pembuatan buku laporan akhir pelaksanaan kegiatan dana nagari.

"Dengan begitu, masyarakat tahu berapa anggaran realisasi pembangunan dana nagari yang dilakukan. Hal seperti inilah, yang nantinya kita terapkan dan wujudkan di pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga apa yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tepat waktu," tambahnya.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Harapan Irfendi, nantinya seluruh kegiatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan masing-masing perangkat nagari, sehingga tidak ada penyelewangan. Pasalnya, pengawasan dana desa/nagari saat ini dikawal ketat aparat hukum.

"Jangan sampai ada walinagari maupun yang lainnya sampai terjerat masalah hukum," sebutnya.

Sementara, Purwanto mengaku, akan terus memaksimalkan pelayanan, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. "Mudah-mudahan dengan publikasi anggaran dana nagari ini, mampu meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat," sebutnya.

Menurutnya, penyelenggaraan ini tidak terlepas dari partisapsi aktif semua pihak untuk membangun nagari itu. Terlebih lagi, anggaran dana yang dikucuran pemerintah pusat ditambah dana perimbangan dari kabupaten cukup besar.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

"Sesuai dengan peraturan dan asas-asas dalam pengelolaan dana desa, di antaranya transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran inilah yang jadi dasar bagi kami dalam mem-publish anggaran nagari," katanya.

Penulis:
Editor:
Sumber: