Layangkan Gugatan ke PTUN: LBH Minta 26 Izin Tambang Bermasalah di Sumbar Dicabut

24. Triple Eight Energy Solsel Galena 540/15/IUP/DESDM/BUP-2010

25. Tuah Sakato Mambangun Nagari 50 Kota Batu Bara 21/IUP-OP/BLK/2011

26. Wirapatriot Sakti Solsel Logam 540/06/IUP/DESDM/BUP-2011

Dikatakan Sudi Prayitno, gubernur sebagai pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan memiliki beberapa kewajiban antara lain membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan.

Sejak lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, terangnya, kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam dan batu bara, IUP mineral bukan logam dan batuan, izin pertambangan rakyat dan IUP operasi produksi yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama, telah beralih ke tangan gubernur.

"Sesuai dengan asas hukum asas contrarius actus diperkuat dengan Pasal 33 Ayat (3) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka gubernur berwenang menerbitkan IUP di Sumatera Barat dengan sendirinya juga memiliki berkewajiban untuk mencabut," terang Sudi Prayitno.

Agenda Persidangan Selanjutnya adalah mendengarkan jawaban dari kuasa hukum termohon/gubernur Sumatera Barat pada Rabu (20/9/2017) pukul 10.00 WIB. (rls/vri)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: