Nasrul Abit Bahas Persoalan Energi di Sumbar dengan Archandra Tahar

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan implementasi kemitraan tersebut, maka KPPU harus bersinergi dengan semua elemen, salah satunya dengan Dekopin yang selama ini menjadi wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia. "Sinergi KPPU dan Dekopin akan memberi dampak positif bagi upaya percepatan terciptanya kemitraan yang sehat" ungkap Syarkawi.

Dalam catatan KPPU, struktur jumlah pelaku usaha Indonesia 99 persen adalah usaha kecil dan mikro, sedangkan 1 persennya dalam kategori menengah dan besar. Dari komposisi tersebut, jumlah pelaku usaha yang telah melakukan kemitraan berjumlah kurang dari 10 persen sehingga tentunya berpotensi menimbulkan ketimpangan antara usaha kecil dan mikro dengan menengah dan besar.

Melalui jaringan kerja Dekopin yang tersebar luas di seluruh Indonesia serta kewenangan yang dimiliki KPPU, diyakini akan menjadi kolaborasi yang efektif untuk mereduksi ketimpangan ekonomi tersebut. "Ketika KPPU dan Dekopin dapat bersama-sama mengawal implemetasi kemitraan yang sehat, Koperasi dan UMKM tidak lagi hanya dijadikan segementasi pasar pelaku usaha besar, melainkan menjadi mitra usaha yang sesungguhnya bagi pelaku usaha besar untuk meningkatkan daya saingnya di pasar yang semakin terbuka lebar, kemitraan usaha yang dibangun harus berkelanjutan, dengan prinsip tumbuh bersama. Perwujudan perekonomian nasional yang berkeadilan akan terakselesari dengan baik melalui dukungan penuh pemerintah mewujudkan kemitraan usaha yang berkelanjutan" tutup Syarkawi.

Baca juga: An Roys Dukung Nasrul Abit untuk Sumbar Unggul

Selanjutnya, guna merealisasikan Nota Kesepahaman ini secara teknis KPPU dan Dekopin sepakat untuk segera membentuk Satuan Tugas yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Makassar, 12 Juli 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia )

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: