Pemanfaatan Dana Desa, Irfendi: Gunakan Secara Transparan

Guna menghindari hal itu, dia meminta Wali Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menyusuan anggaran Nagari, mengembangkan sikap terbuka dan transparansi baik kepada masyarakat maupun kepadan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari.

"Pada setiap akhir tahun, wali nagari berkewajiban menyampaikan LKPj kepada Bamus. Untuk itu, saya harap mulai sekarang anggaran dan pendapatan belanja Nagari Harus mulai disusun dan dilaksanakan secara tertib. Apabila masuk akhir tahun anggaran, laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari juga sudah mulai disusun dan dilaksanakan dalam bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, hasil pembahasan raker yang disampaikan Kasman Kasim melalui Kabid Pemerintahan Nagari, Anharmen mengungkapkan, diperlukannya komitmen dan kepemimpinan kepala daerah agar alur pengakuan dan kewenangan nagari di tingkat kabupaten berjalan lancar.

Baca juga: HJK Limapuluh Kota ke-183, Mahyeldi Bagikan Kunci Sukses Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan

Selain itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang kewenangan Nagari. Hal ini harus menjadi perioritas Kepala Daerah agar segera ada kepastian hukum dan kejelasan kewenangan Kabupaten dan dan Nagari dalam mengurus urusan nagari.

"Keberadaan Perbup ini memberikan landasan hukum bagi Nagari untuk menyusun kebijakan Nagari, perencanaan program, kegiatan dan penganggaran Nagari. Hirarki regulasi tentang kewenangan Nagari yang konsisten dan harmonis dari tingkat pusat sampai Nagari, kan memberikan kepastian dan kejelasan hukum bagi nagari untuk mengatur dan mengurus nagari," ujarnya. (rls/kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: