Media Gathering Bawaslu Sumbar: DPT Pemilu Legislatif 2014 hingga Pemilihan Serentak 2017 Terus Menyusut
VALORAnews - Pengawasan pelaksanaan pemilihan serentak masih harus terus diefektifkan. Terutama, untuk pelaksanaan pada 2018 yang tahapannya akan beriringan dengan pemilu legislatif dan presiden 2019 nanti.
"Untuk Sumbar, ada empat daerah yang mengagendakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 2018 nanti, yakni Sawahlunto, Padangpanjang, Pariaman dan Padang," ungkap Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti, di Padang, Senin (8/5/2017).
Pernyataan ini disampaikan Elly Yanti pada Media Gathering dalam rangka Focus Grup Discussion Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dengan Media Massa pada Pemilihan Serentak 2017. Selain Elly Yanti, juga tampil sebagai pembicara komisioner Bawaslu Sumbar lainnya, Surya Efitrimen dan Aermadepa dengan moderator Elmahmudi.
Efektivitas pengawasan ini penting, terang Elly Yanti, karena pada pemilihan serentak 2017 di Sumbar yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, masih ditemukan sejumlah aktivitas yang diduga bisa masuk kategori pelanggaran pada tahapan yang telah dijadwalkan.
Baca juga: Bawaslu Sumbar Ajak Semua Elemen Wujudkan Ekosistem Pemilihan yang Sehat, Jauh dari Polarisasi
"Contohnya, ditemukan aktivitas pembagian sembako maupun pembagian zakat beras di masa tenang. Persoalan ini, tentu harus kita pertajam lagi regulasinya ke depannya," terang Elly Yanti.
Sementara, Surya Efitrimen mengungkapkan, pengawasan difokuskan pada persoalan teknis dan non teknis. "Persoalan teknis terkait dengan masalah-masalah yang disebabkan oleh penyelenggara sedangkan non teknis oleh pihak selain itu," terang Surya Efitrimen
Hal menarik yang terjadi di pemilihan serentak 2017 ini, ungkap Surya Efitrimen, terjadinya trend penurunan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Penurunan ini perlu kembali diperdalam, agar bisa mengungkap fakta di balik terjadinya penurunan ini.
"Untuk Kota Payakumbuh, DPT pemilu legislatif lebih besar dari pemilu presiden. Pemilih ini terus menyusut pada pemilihan serentak 2015 dan berlanjut di 2017," terang Surya Efitrimen.
Baca juga: Naradamping Epyardi-Ekos Ragukan Efektifitas Bahan Kampanye yang Dicetakan KPU Sumbar, Ini Alasannya
"Hal nyaris serupa juga terjadi di Mentawai. DPT pemilu presiden jumlahnya lebih besar dari pemilu legislatif. Namun, jumlahnya kembali berkurang di pemilihan serentak 2015 dan 2017 kemarin," tambahnya. (kyo)
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro