KPU RI Bangun Sinergi dengan Pers demi Upayakan Pemilu Berintegritas

Wahyu mencontohkan, warga yang tercatat dalam DPT dalam pemilu/pemilihan di Kabupaten Grobokan, Jawa Tengah, dapat dipastikan 30 persen tidak akan menggunakan hak pilih di TPS. Hal itu terjadi karena mereka berada di luar Jawa Tengah, bahkan di luar negeri sebagai tenaga kerja.

"Kalau masih menggunakan asumsi DPT, penghitungannya tidak akan akurat," ujarnya.

Viryan yang menggawangi Divisi Humas, Data Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan, data pemilih merupakan isu yang sensitif dalam penyelenggaraan pemilu. Karena, berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Karena itu, penting membangun data pemilih yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Baca juga: KPU Luncurkan Tahapan Pemilihan Serentak 2018

"Proses pemutakhiran data pemilih perlu kita transformasi agar pengelolaannya berkelanjutan," ujarnya.

Hasyim Asyari sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menegaskan, KPU merupakan pemimpin dalam kepemiluan. Karena itu, semua stakeholders pemilu dalam berpikir dan bertindak, wajib mengikuti regulasi yang ditetapkan KPU.

"Perencanaan tahapan, pembiayaan, pengelolaan DPT dan proses-proses tahapan pemilu, harus ikut dengan regulasi yang disusun KPU. Nah, KPU sendiri tentu menyusun aspek tata kelola pemilu itu dengan mengacu pada kerangka hukum pemilu yang ada," ujarnya.

Coffee morning ditutup dengan foto bareng antar komisioner dengan para wartawan. Kegiatan coffee morning komisioner KPU RI Periode 2017-2022 dengan para wartawan ini, merupakan bagian dari upaya membangun sinergi, kolaborasi dan integrasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Bagaimanapun, pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi. (rls/vri)

Penulis:
Editor:
Sumber: