Rekomendasi DPRD Dinilai jadi Pemicu Konflik: HBT Tuding Kader PDIP Provokator Penolakan Krematorium, Albert: Ayo Uji Petik

VALORAnews -- Ketua DPC PDI Perjuangan Padang, Albert Hendra Lukman menegaskan, Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Padang, tidak pernah memanggil pengurus Himpunan Bersatu Teguh (HBT) terkait beroperasinya krematorium milik kongsi keluarga keturunan Tionghoa di Padang itu.

Ketika ditanya soal tudingan Tuako HBT, Adnreas yang menyatakan PDI Perjuangan mendalangi aksi penolakan terhadap krematorium, Albert membantah keras.

"Yang namanya masalah di tengah masyarakat, wajib bagi anggota dewan untuk menampung, wajib mengaspirasikan dan wajib mencarikan pemecahan atau solusinya," terang Albert yang juga anggota DPRD Sumbar itu.

Pada rapat paripurna DPRD Padang dengan agenda penyampaian nota pengantar dua Ranperda oleh Wawako Padang, Emzalmi, Senin (20/3/2017), Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Padang, Wismar Panjaitan, melakukan interupsi sembari mempertanyakan dasar pemko Padang menerbitkan izin operasi krematorium di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan. (Baca: Polemik Izin Krematorium HBT Merembet ke Pimpinan DPRD Padang)

Baca juga: PDIP dan PPP jadi Satu Fraksi di DPRD Padang 2024-2029, Ini Kata Albert Hendra Lukman

Albert juga mempertanyakan surat rekomendasi pimpinan DPRD Padang, terkait izin beroperasinya krematorium milik HBT yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Secara teknis, seharusnya ada semacam saran, pendapat ataupun disposisi dari komisi terkait dalam hal ini Komisi I. Maka hal ini saya serahkan kepada kawan-kawan di DPRD Padang untuk mengecek kembali dasar rekomendasi tersebut, karena surat rekomendasi ini yang jadi pangkal bala persoalan ini," terang Albert.

"Surat itu lah yang membuat keresahan dan kegelisahan di tengah masyarakat Pondok dan sekitarnya. Tidak ada sedikitpun saya dan Himpunan Tjinta Teman (HTT) mendalangi aksi penolakan terhadap keberadaan krematorium," tegas Albert yang juga kepala operasional HTT tersebut.

Soal penolakan masyarakat yang tak diakui pengurus HBT, Albert menantang, untuk dilakukan uji petik terhadap keberadaan krematorium tersebut. Albert yakin, keberadaan krematorium tersebut juga banyak ditentang masyarakat etnis Thionghoa di sekitar kawasan Pondok.

Baca juga: Prevalensi Stunting Meningkat di 7 Daerah, Fasilitas Posyandu Minimalis, Albert: Negara Harus Hadir

"Kami di HTT juga sudah menghubungi pengurus HBT, agar tidak melaksanakan kremasi dulu mengingat situasi negara yang rentan dengan isu Sara. Tujuannya, jangan sampai krematorium ini jadi pintu masuk masalah Sara yang dapat mencabik-cabik kerukunan antarumat di Padang," tukas Albert.

Penulis:
Editor:
Sumber: