Rekomendasi DPRD Dinilai jadi Pemicu Konflik: HBT Tuding Kader PDIP Provokator Penolakan Krematorium, Albert: Ayo Uji Petik

"Kalau kita dalang atau provokator, tidak mungkin kita mengingatkan mereka lebih dulu. Coba tanya pada pihak yang protes, apa ada kita (HTT-red) menghubungi dan meminta mereka, untuk aksi ini (penolakan-red)," tandasnya.

Tapi, pengurus HBT tetap menolak saran tersebut. Mereka bersikukuh untuk melanjutkan operasional krematorium apapun konsekuensinya, dengan alasan sudah mengantongi izin.

Untuk pendirian sebuah krematorium, punya landasan hukum yaitu PP No 9 Tahun 1987 yang sampai saat ini belum pernah diubah. Di PP tersebut jelas berbunyi, kalau pemerintah kota/kabupaten harus membuat perda tentang hal ini lebih dulu.

Baca juga: PDIP dan PPP jadi Satu Fraksi di DPRD Padang 2024-2029, Ini Kata Albert Hendra Lukman

Di dalam aturan tersebut disebutkan, krematorium tidak boleh berlokasi di tengah pemukiman warga dan harus menjaga keselarasan lingkungan. "Jelas keberadaan krematorium tmelanggar PP 9/1987 tersebut. Jadi, kembali saya pertanyakan atas dasar apa pemko mengeluarkan izin dan atas dasar apa pula pimpinan DPRD Padang mengeluarkan rekomendasi," tegasnya Albert.

"Apa bisa sebuah surat izin melanggar aturan yang lebih tinggi? Sekali lagi sesuai dengan tuntutan warga ini bukan masalah izin, tapi keberadaan krematorium yang berada d itengah pemukiman lah yang ditolak warga. Jika HTT berbeda pendapat dengan HBT dimana HTT berpendapat sama dengan mayoritas warga, lalu apa bisa HTT dituduh sebagai dalang aksi penolakan itu," pungkas Albert. (vri)

Penulis:
Editor:
Sumber: