Polemik SE Gubernur, Farhan: Kita Perlu Kemandirian bukan Ketahanan Pangan

Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria mengungkapkan, sebelum SE tersebut keluar, pemerintah kabupaten Agam telah menjalin kerjasama dengan TNI dalam pengolahan lahan pertanian. Program yang dilaksanakan adalah cetak sawah baru dan tahun ini pun masih tetap berjalan di areal seluas 71 hektar.

"Untuk kerjasama seperti yang diisyaratkan di dalam SE tersebut, kami rasa tidak masalah, apabila maksudnya memang seperti itu, Pemkab Agam sudah melaksanakan kerjasama sebelumnya," kata Farhan.

Farhan yang pernah membidani lahirnya Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Kemandirian Pangan saat jadi anggota DPRD Sumatera Barat ini menegaskan, yang harus dilakukan adalah memprogramkan kemandirian pangan, bukan lagi sekadar ketahanan pangan.

Baca juga: Upsus Swasembada Pangan Berkelanjutan: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai SE Gubernur Tak Hormati Konstitusi

Sementara itu, dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V menyatakan, komitmen memberikan dukungan terhadap peningkatan produktifitas pertanian itu melalui ketersediaan pasokan air.

Saat ini, ada beberapa proyek besar jaringan irigasi yang tengah dikerjakan seperti di Kabupaten Pesisir Selatan. Termasuk juga perbaikan jaringan irigasi yang rusak sehingga pasokan air tetap terjaga. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: