Akuntabilitas Rendah, Asman Abnur: Picu Pemborosan Rp392,87 triliun

VALORAnews - Menteri PAN dan RB, Asman Abnur menyebut, hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016, menunjukkan peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada 2016 ini, rata-rata nilai evaluasi LAKIP kabupaten/kota adalah 49,87, meningkat dari 2015 yang berada di angka 46,92. Mengalami peningkatan 2,95 poin," ujar Asman Abnur usai menyerahkan hasil laporan tersebut pada kepala daerah penerima, di salah satu hotel di Kota Bandung, Rabu (25/1/2017).

Walaupun terjadi peningkatan, namun rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83 persen dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B.

Rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten/kota, dikarenakan empat permasalahan utama yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Baca juga: Kongres IKA Unand VI Digelar 7 Agustus 2021, Shadiq: Pelaksanaan Diharapkan secara Langsung

Keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahunnya.

"Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp392,87 triliun," jelas Asman Abnur.

Di sini bisa dilihat bahwa hubungan tingkat implementasi LAKIP terhadap efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat signifikan. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata, ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

Hal ini tentu bertentangan dengan pesan presiden yang selalu mengarahkan instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang efisien. Birokrasi yang efisien ditunjukkan dengan penggunaan anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Baca juga: DPP IKA Unand Gelar Buka Bersama: Asman Abnur Minta Kalangan Intelektual dan Profesional jadi Penyeimbang Bandul Politik

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden juga terus menerus menyerukan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-government dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: