Komisi III Temukan Cabang Bank Nagari Bermasalah, Iswandi: Dirut Harus Pantau Langsung

VALORAnews - Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Iswandi Latif menegaskan, jajaran direksi Bank Nagari terutama Direktur Utama, harus sering turun memantau kantor-kantor cabang. Kantor cabang yang terindikasi bermasalah, harus ditangani secara cepat dan tepat.

Ketegasan itu disampaikan Iswandi Latif, setelah melihat kondisi kantor Bank Nagari Cabang Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota dan Kantor Cabang Pekanbaru, Riau, Rabu (18/1/2017). Komisi III DPRD Sumbar menemui kenyataan, sejak dilantik hampir setahun, Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan belum pernah turun langsung memantau dua kantor cabang tersebut.

"Apa yang kami temui hari ini sangat disayangkan sekali. Sejak dilantik, Dirut Bank Nagari belum pernah turun langsung memantau dua kantor cabang ini," ungkapnya.

Kondisi yang terjadi di dua kantor cabang tersebut, kata Iswandi, cukup mengkhawatirkan. Tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) cukup tinggi, yang disebabkan kredit produktif untuk sektor usaha menengah. Sementara, untuk Loan to Deposit Ratio (LDR) juga membutuhkan perhatian serius.

Baca juga: PPATK Ungkap Ribuan Anggota Dewan jadi Pemain Judi Online, Ini Kata Komisi III DPR

"Tingkat kredit macet (NPL) dan perbandingan dana simpanan (LDR) dari pihak ketiga (DPK) membuat kita pesimistis. Ini harus jadi perhatian serius," tegasnya.

Iswandi mengakui, untuk mengatasi persoalan yang terjadi di kantor cabang, memang kantor pusat Bank Nagari sudah pernah membentuk tim supervisi. Namun, ia melihat, supervisi tersebut belum maksimal dalam mengatasi persoalan.

Untuk perbaikan kinerja ke depan, Iswandi meminta jajaran direksi Bank Nagari, harus turun secara rutin ke kantor-kantor cabang melihat perkembangan dan mencari akar permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, direksi bisa mengambil tindakan tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Iswandi menegaskan, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh jajaran direksi adalah pertama mengenai penempatan personalia. Pimpinan cabang dan jajaran yang ditempatkan harus benar-benar kredibel dan memiliki kemampuan.

Baca juga: Komisi III DPRD Kepri Cari Tahu Kiat Pembangunan Infrastruktur ke DPRD Sumbar

"Harus selektif dalam menempatkan pejabat di kantor-kantor cabang, jangan asal ditempatkan," tegasnya.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: