Ini Usulan Proyek Strategis St Riska di Kunker Komisi V DPR

"Pelebaran Jalan Lintas Sumatera ini sudah mendesak, mengingat pesatnya pertumbuhan penggunaan jalan terutama di pusat pusat keramaian. Jika tidak dilakukan pelebaran, lima sampai sepuluh tahun ke depan, Jalan Lintas Sumatera yang membelah Dharmasraya akan menjadi titik kemacetan terparah di sepanjang lintas," tukasnya.

Proposal keempat yang disampaikan kepada Komisi V pimpinan Yudi Widiana dari PKS itu adalah, proposal pembangunan Jembatan Pulai. Seperti diketahui, Jembatan Pulai merupakan jembatan darurat yang dibangun pada 1976, sebagai solusi untuk menghubungkan kawasan transmigrasi Timpeh dan Sitiung dengan Jl Lintas Sumatera di Sitiung.

Hingga kawasan itu berkembang jadi pusat pertumbuhan baru di Sumatera, Jembatan Baylay itu belum pernah diganti. Dalam dua bulan belakangan ini, jembatan mengalami patah as, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan berat. Oleh sebab itu, sudah harus dibangun jembatan baru demi alasan kemanusiaan. "Berbahaya dan sudah mengancam keselamatan," urai dia.

Baca juga: Potret Calon Bupati Dharmasraya dalam Sentuhan Seniman Digital

Dua proposal lagi yaitu pembangunan terminal tipe A di Sungai Rumbai dan pembangunan jembatan penyeberangan orang di depan kantor bupati serta beberapa titik keramaian. Kedua fasilitas tersebut sudah sangat mendesak dibutuhkan warga Kabupaten Dharmasraya.

Ke depan, daerah ini dipredikasi akan jadi kota satelit di pedalaman Sumatera. Membutuhkan tambahan infrastruktur perekonomian yang memadai. Jika infrastruktur tersebut tidak dibangun dari sekarang, maka bisa menghambat laju perekonomian nasional. Sebab keberadaan infratruktur ekonomi di Dharmasraya, akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi Sumatera lantaran posisi yang berada di daerah sentra.

Menanggapi berbagai proposal itu, Para wakil rakyat memberikan dukungan penuh. Bahkan menekankan agar pejabat kementerian yang menyertai kunjungan kerja komisi dapat memperjuangkan dan memasukkan proposal bupati Dharmasraya ke dalam rencana kerja kementerian, sehingga bisa terealisasi mulai tahun anggaran 2017. (rls/kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: