Media Lokal Bayar Pajak, Kenapa Google, Yahoo dan Medsos Tidak

VALORAnews - Ratusan warga menandatangani spanduk dukungan agar Google, Twitter, Facebook, Yahoo melakukan filter konten dan bayar pajak. Spanduk berukuran 7 x 6 meter ini juga mengajak warga menggunakan internet dan media sosial dengan bijak.

Aksi ini diadakan oleh Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, pada Minggu pagi (25/09/16), di samping Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta.

"Kami secara berkala, rutin turun di car free day mengampanyekan penggunaaan media sosial untuk kepentingan nasional, seperti untuk promosi pariwisata, produk lokal, mencegah separatisme dan radikalisme," ungkap Hariqo Wibawa Satria, Direktur Eksekutif Komunikonten di Samping Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta.

"Sekarang, kita turun mengajak masyarakat mendesak Google, Facebook, Yahoo, Twitter bayar pajak, namun kali ini kita tidak menggunakan pengeras suara, hanya membentangkan spanduk, rupanya respon warga sangat luar biasa, hanya dalam waktu 2 jam, 900-an warga ikut tanda tangan. Kami makin semangat ketika teman-teman dari Komunitas SEHATI, sehat cermati informasi tiba-tiba datang dan mereka sangat mendukung," tambah Hariqo.

Baca juga: Gubernur Kumpulkan Admin Medsos OPD Pemprov Sumbar, Ini Arahannya

Menurut Hariqo, jika media-media lokal membayar pajak, mengapa media-media baru seperti Google, Facebook, Twitter, Yahoo dan raksasa digital lainnya tidak. Akal sehat kita mengatakan ini persaingan usaha yang tidak sehat. Sebab itu, Hariqo menyebut empat hal yang harus dilakukan dengan gotong royong oleh pemerintah dan masyarkat.

Pertama, meminta para raksasa digital ini bayar pajak, karena itu kewajiban mereka dan hak bangsa kita. Kedua, meminta raksasa digital melakukan filter, agar konten-konten yang tidak sesuai dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika segera dihapuskan.

"Orang luar menilai Indonesia melanggar HAM hanya karena video-video sepenggal di youtube, padahal negara kita ini demokrasinya luar biasa sekali, HAM sangat dihargai disini," tegasnya.

Ketiga, mendorong agar literasi digital dilaksanakan sejak sekolah dasar. Term of use saat seseorang membuat akun di media sosial harus diubah dalam format tanya jawab, bukan hanya penjelasan seperti monolog, contoh pertanyaan, apakah jika kami memberikan akun, anda siap tidak melakukan fitnah.

Baca juga: 3 Cara Dapat Uang dari Media Sosial: Sampai Dikira Ngepet!

Keempat, Indonesia harus memiliki mesin pencari seperti Google, jika tidak selamanya pemerintah dan masyarakat Indonesia akan tergantung kepada Google dan media sosial lainnya.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: