Walikota se-Indonesia Tolak Peralihan Kewenangan SMA/SMK

Kamis, 28 Juli 2016, 09:54 WIB | Kuliner | Nasional
Walikota se-Indonesia Tolak Peralihan Kewenangan SMA/SMK
Wako Padang, Mahyeldi bersama walikota anggota Apeksi, yang menyatakan penolakan terhadap peralihan kewenangan penguasaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi. (humas)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

VALORAnews - Seluruh walikota se-Indonesia menolak peralihan kewenangan penguasaan SMA/SMK. Isu ini menjadi hangat dan mengemuka pada Munas V Apeksi di Jambi.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan minta penyerahan kewenangan SMA/SMK oleh provinsi dan pusat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.

"Perubahan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang wewenang ini dianggapnya tidak konsisten dan tanpa perhitungan yang matang," ujar Mahyeldisaat diwawancarai di Ratu Convention Hall, Jambi, Selasa (27/7).

Penolakan ini bisa saja terjadi. Pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga menyetujui permintaan pengalihan sekolah ini oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Baca juga: Tim Basket Putri SMAN 6 Padang Juarai Piala Walikota 2022

"Kita tolak pengalihan SMA/SMK ke provinsi. Pengelolaan sekolah itu urusan ditel, tapi kok malah diurusi oleh pemerintah provinsi," kata Walikota Makasar, Moh Ramdhan. (vri)

TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan: