Bupati Harus Paham, Keterbukaan Informasi Amanah UU

VALORAnews - Banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah atau pejabat di institusi pemerintah, berawal dari ketidakterbukaan informasi publik.

"Bupati harus paham, keterbukaan informasi publik. Karena ini amanah UU No 14 Tahun 2004," ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsu Rizal saat visitasi badan publik Pemkab Sijunjung, Kamis (30/6/2016).

Era keterbukaan informasi publik, tengah berlangsung dan tidak bisa sekadar lips service. Tapi harus diaktualisasikan. (Baca: Terapkan Keterbukaan Informasi, Wabup Perintahkan Setiap SKPD Punya Akun Facebook)

"Pemberantasan korupsi yang terus getol dilakukan KPK, pencegahan dininya adalah keterbukaan. Buka saja perencanaan, program dan biaya pembangunan ke masyarakat, karena itu informasi publik kategori wajib," terangnya.

Baca juga: KPU Sumbar Hadirkan 2 Komisioner Komisi Informasi di Rakor Debat Publik Kampanye Pilkada 2024

"Kalau sudah diketahui publik, maka tidak akan terjadi mark-up, kongkalingkong bahkan suap yang bisa berujung kepada operasi tangkap tangan seperti kemarin dilakukan KPK di Padang," ujar Syamsu Rizal dihadapan PPID Utama Pemkab Sijunjung, Ruswan. (rls)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: