Inilah 60 Perda dan Perbup di Sumbar yang Dibatalkan Kemendagri

Selasa, 21 Juni 2016, 17:44 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat
Inilah 60 Perda dan Perbup di Sumbar yang Dibatalkan Kemendagri
Nelayan di Sumbar, menggelar demonstrasi akibat penangkapan kapal oleh petugas, awak pekan lalu. (humas)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

5. Perda nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

6. Perda nomor 9 tahun 2008 tentang tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

7. Perda nomor 13 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Baca juga: Kunjungan Kerja Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta ke DPRD Sumbar, Ini Kata Irsyad Safar

Kabupaten Agam

1. Perda nomor 2 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah

2. Perda nomor 9 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Agam

3. Perda nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi penduduk

4. Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum

5. Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2012 tentang perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang belum memiliki nilai jual objek pajak bumi dan bangunan

6. Perda nomor 8 tahun 2005 tentang izin usaha perdagangan

Halaman:
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan: