Lembaga Publik di Sumbar Belum Transparan

VALORAnews - Hasil pemeringkatan transparansi informasi publik dari badan publik, perguruan tinggi negeri, pemerintah provinsi, Parpol dan BUMN serta lembaga negara, diumumkan yang terbaiknya, Jumat (12/12/2014) lalu.

Penghargaan terbaik diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla di Istawa Wakil Presiden, Jumat siang. Khusus untuk transparansi dan standar layanan informasi publik dari 24 provinsi yang menyerahkan kuisioner awal, Pemprov Sumbar belum masuk nominator.

"Tahun depan Sumbar harus masuk nominator badan publik provinsi pemeringkatan terbaik, KI Sumbar harus mampu mengawal ini," ujar Ketua KI Pusa‎t Republik Indonesia, Hamid Dipopramono usai pengumuman nomonator peringkat badan publik terbaik di Wisma Antara Jakarta.

Menurut Hamid, badan publik Pemprov Sumbar sebenarnya bisa melakukan pengelolaan transparansi informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008.

Baca juga: KETERBUKAAN INFORMASI Badan Publik di Pessel Kembali Diuji

"Pak Gubernurnya yang mengesahkan UU 14/2008 sewaktu Pak Irwan Prayitno menjadi Anggota DPR RI. Selain itu, tipikal orang Minang itu terbuka jadi mengejawantahkan keterbukaan informasi sesuai UU dan Perki 1 Tahun 2010 sangat mudah, apalagi sekarang KI Sumbar sudah eksis sejak awal September lalu," ujar Hamid.

Menjawab tantangan ketua KI itu, Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal optimistis, badan publik Pemprov Sumbar akan mampu bersaing pada tahun depan.

"Asal ada kesamaan persepsi seluruh badan publik dalam mengaplikasikan keterbukaan informasi, keinginan itu bisa tercapai. Jangan sampai di atas konsep dan kertas saja bagus. KI Sumbar siap mendorong dan men-support, tidak ingin nomitor saja, terbaik pertama jadi target kita," ujarnya.

Badan Publik Pemerintah Provinsi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik ditaih NTB, NAD dan Kaltim. Kementerian terbaik: Kemenkeu, Kemenhub dan Kemenperin. PTN terbaik: UI, Unbraw dan IPB.

Baca juga: KOMISI INFORMASI Sumbar Monitoring ke Linggo Sari Baganti

Lalu, BUMN terbaik : Biofarma, PLN dan Taspen. Lembaga Negara Non Kementerian : Arsip Nasional, BKKBN dan BPKP.

Penulis:
Editor:
Sumber: