Bahas Distribusi Logistik Pemilihan Serentak 2024, KPU Sumbar Hadirkan TNI, Polri, Kejaksaan, BIN serta Kesbangpol dan BPBD
PADANG (31/10/2024) -- Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Efitrimen mengungkapkan, pengiriman logistik pemilihan serentak 2024 dikirim melalui jalur darat. Pada Pemilu 2024, dikirim melalui kapal laut.
"Dikarenakan rentang waktu pengadaan logistik pemilihan serentak 2024 ini selama 60 hari, maka pengadaan dan pengiriman logistik pakai jalur darat hingga ke gudang KPU kabupaten kota," ungkap Surya Efitrimen.
Hal itu disampaikannya, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, di Padang, Kamis.
Rakor ini melibatkan seluruh KPU dengan menghadirkan personel Polri, TNI, Kesbangpol dan BPBD di tiap Kabupaten/Kota se-Sumbar. Juga melibatkan, Pemprov Sumbar, Binda Sumbar serta jajaran Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya.
Baca juga: Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis
Terkait tata kelola logistik, ungkap dia, KPU Sumbar bersama kabupaten/kota serta badan adhoc, berkomitmen pengiriman logistik hingga ke TPS sudah tunas paling lambat H-1 hari pungutan suara.
"Alhamdulillah, perencanaan itu telah berjalan dengan baik. Bahkan di sejumlah KPU kabupaten dan kota, sudah dilakukan sortir surat suara dan memulai pelipatan," ujar Surya dalam Rakor yang berlangsung 2 hari, 31 Oktober hingga 1 November 2024.
Dijelaskan, pengadaan logistik pemilihan serentak 2024 ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1, pengadaan kotak suara, segel dan kabel tie. Tahap 2, bilik suara, alat bantu disabilitas dan bantal coblos.
"Semuanya, sudah sampai di gudang KPU kabupaten dan kota," ungkap Surya.
"Rakor tata kelola logistik ini, bertujuan agar proses pendistribusian berjalan efektif, efisien, aman dan lancar sampai ke TPS, begitu juga sebaliknya," harap Surya Efitrimen.
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis
- Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah
- 202 Personel Protokol Ikuti Bimtek, Ini Arahan Andri Yulika
- Pemprov Sumbar akan Bangun Kantor MUI 5 Lantai, Telan Dana Rp24 Miliar
- Bamus DPRD Sumbar Setujui Perubahan Agenda, Susun Kegiatan Hingga Akhir Desember 2024