Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Sumbar Dihadang Status Rawan Bencana, Ini Kata Plt Gubernur
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya data yang akurat untuk menjalankan program-program ini dengan sukses.
Data dari Pendataan Keluarga akan menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial.
Dalam rapat tersebut, Audy berharap semua pihak bisa saling berbagi pengalaman dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan di Sumatera Barat.
Rapat ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber, termasuk Dr Suprayoga Hadi selaku Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP Setwapres.
Kemudian, Moch Achmad Lilik Cholid Imam Buchori dari Kemenkeu; dan Adyawarman selaku Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres.
"Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menuntaskan masalah kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah," tutup Audy. (*)
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan
- Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis
- Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah
- 202 Personel Protokol Ikuti Bimtek, Ini Arahan Andri Yulika
- Pemprov Sumbar akan Bangun Kantor MUI 5 Lantai, Telan Dana Rp24 Miliar
