Banggar DPRD Jambi Pelajari Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem ke DPRD Sumbar

PADANG (18/8/2024) - Anggota Banggar DPRD Jambi dari Fraksi PDIP, Wartono mengatakan, penangan stunting dan kemiskinan ekstrem dalam LKPj Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran (TA) 2023, akan jadi salah satu pijakan bagi anggota parlemen Jambi untuk memberikan masukan pada Pemprov yang tengah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) TA 2025.

"Oleh sebab itu, masukan yang didapatkan dari DPRD Sumbar akan jadi referensi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik," katanya.

Hal itu dikatakan Wartono pada sesi dialog pada agenda kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jambi ke DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Kamis.

Kunjungan kerja ini diantaranya untuk menelisik strategi DPRD Sumbar dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2023.

Baca juga: 9 ASN Pemprov Sumbar jadi Model Ketahanan Keluarga, Ini Pesan Gubernur pada Harganas ke-31

Kedatangan Banggar DPRD Jambi ini, disambut Sekretaris DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Raflis.

Dikesempatan itu, Raflis mengatakan, pembahasan LKPj Gubernur Sumbar tahun 2023 berjalan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah diagendakan.

"Hingga sekarang, nota pengantar LKPj yang telah diserahkan gubernur melalui sidang paripurna, terus diperdalam oleh panitia khusus (Pansus) LKPj DPRD Sumbar," terangnya.

Sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), ungkap Raflis, sekretariat DPRD Sumbar terus bekerja memfasilitasi tugas dewan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Baca juga: STUNTING: TPPS Pessel Gelar Rencana Tindak Lanjut Audit

Terkait LKPj, diharapkan nantinya lahir rekomendasi-rekomendasi strategis yang bisa jadi rujukan dalam optimalisasi pembangunan daerah.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: