Mahyeldi Hadiri Peringatan 10 Tahun WRI, Status 445 Ha Hutan Adat Diperjuangkan ke Menteri KLHK
JAKARTA (5/8/2024) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mengaku sangat beruntung karena selalu jadi tempat pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial bagi World Resources Institute (WRI) Indonesia.
"Kita mengapresiasi dan berterimakasih pada WRI serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, yang terus mendukung komitmen Pemprov Sumbar dalam pengelolaan Perhutanan Sosial di Sumbar," ungkap Mahyeldi.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Peringatan 10 Tahun WRI Indonesia di Jakarta, Senin, yang mengusung tema 'Mengubah Gagasan Besar Menjadi Aksi Nyata.'
Hadir dalam acara itu, Chairman of The Board WRI Indonesia, Dino Patti Djalal, serta Board Member RWI Indonesua dan Global Board of Directors WRI, Mari Elka Pangestu.
Baca juga: Sumbar Raih Pendapatan 3,5 Juta Dollar Amerika dari Perdagangan Karbon, Ini Rencana Plt Gubernur
Dikatakan Mahyeldi, hingga akhir 2023, capaian Perhutanan Sosial di Sumbar mencapai angka 205 unit dengan luas akses kelola 287.553 hektare.
Kemudian, juga telah memfasilitasi 175 ribu Kepala Keluarga (KK).
"Capaian ini merupakan sumbangsih dan bentuk komitmen Pemprov Sumbar untuk mencapai target Perhutanan Sosial Nasional sebesar 12,7 juta hektare," ujar Mahyeldi.
Dalam laporannya, Mahyeldi menyatakan bahwa sejauh ini KLHK sudah mengalokasikan kawasan hutan untuk dikelola masyarakat Sumbar seluas 700 ribu hektare lebih.
Baca juga: Wakanda Taram; Potret Objek Wisata Berbasis CBT di Sumatera Barat, Beromset Rp2 Miliar per Tahun
Adapun sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah, Pemprov Sumbar terus berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi demi kemajuan Perhutanan Sosial di Sumbar.
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- 31 Ormas di Sumbar Suarakan Penolakan Politik Uang, Buya Gusrizal: Haram bagi Pemberi dan Penerima
- Jalan Balingka-Padang Lua Rusak Berat Akibat Pengalihan Jalan, Sumbar Hanya Sanggup Perbaiki 1 Km Audy Cari Dana ke Pusat
- Tol Ruas Sicincin-Bukittinggi Potensi Dialihkan jadi Sicincin-Singkarak-Tanah Datar, Ini Alasannya
- Sesditjen Dukcapil Kemendagri Perintahkan Disdukcapil Layani Perekaman Data KTP El Hingga Hari H Pencoblosan Pilkada
- Sirekap Kembali Digunakan di Pemilihan Serentak 2024