Koordinasi BK dan Fraksi Tentukan Keberhasilan Penegakan Tatib dan Kode Etik DPRD
![Koordinasi BK dan Fraksi Tentukan Keberhasilan Penegakan Tatib dan Kode Etik DPRD](https://valoranews.com/photos/berita/berita-koordinasi-bk-dan-fraksi-tentukan-keberhasilan-penegakan-tatib-dan-kode-etik-valoranews-290524083307.png)
PADANG (28/5/2024) - Staf ahli Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar, Vino Oktavia mengungkapkan, secara kelembagaan lembaga legislatif tingkat provinsi itu memiliki pedoman Tata tertib dan Kode Etik.
Pada prinsipnya keberadaan dua dokumen itu adalah untuk peningkatan kinerja DPRD, bukan untuk menjatuhkan.
Tidak hanya telah memiliki Tata Tertib dan Kode Etik, DPRD Sumbar juga telah memiliki pedoman tata cara beracara yang telah disusun dan disepakati melalui sidang paripurna.
"Dalam pelaksanaannya, BK sebagai pengawas dari pelaksanaan Tatib dan Kode Etik yang telah dibuat, maka pelaksanaannya juga harus dimulai dari anggota BK sendiri," ungkap Vino Oktavia.
Hal itu disampaikan Vino, saat dialog dengan anggota BK DPRD Jambi yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumbar, Selasa.
Dalam kunjungan konsultasi itu, BK DPRD Jambi mempelajari poin-poin penting dalam materi kode etik yang dimiliki BK DPRD Sumbar.
Dikesempatan itu, Vino Oktavia menegaskan, Tatib dan Kode Etik merupakan suatu landasan bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
Vino mencontohkan, kehadiran dalam rapat paripurna dan rapat-rapat yang telah dijadwalkan. Kemudian, mengenai pakaian sampai kepada perilaku anggota DPRD.
"Kode etik DPRD itu adalah dalam rangka menjaga marwah DPRD sebagai lembaga dan institusi. Setiap anggota DPRD memiliki tanggungjawab dan kewajiban menjaga marwah tersebut dengan mematuhi kode etik dan tatib yang disusun," jelasnya.
Di sisi lain, dia mengatakan, koordinasi dengan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) merupakan suatu hal strategis untuk menegakkan kode etik pada seluruh anggota dewan dengan optimal.
"Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga prilaku dan kedisiplinan para anggotanya. Untuk tegaknya kode etik, agar marwah DPRD tetap terjaga, BK mesti berkoordinasi intensif dengan fraksi-fraksi," katanya.
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- DPRD Solsel Bahas Strategi Percepatan Pelaksanaan Tugas Legislasi dengan DPRD Sumbar jelang Akhir Masa Jabatan
- Pansus I DPRD Agam Singkronisasikan Ranperda RPJPD dengan Provinsi, Ini Penjelasan Zardi Syahrir
- Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi BIM Kembali ke Tanah Air, Ini Pesan Gubernur Sumbar
- Polda Sumbar Incar Penyebar Konten yang Informasikan Penyebab Kematian Siswa di Batang Kuranji
- BK DPRD Sumbar Dukung Gagasan Pembentukan Forum BK Indonesia, Ini Alasan Muzli M Nur
PEMKAB PESSEL Sapa Jemaah Haji Via Zoom Meeting
Kabar Daerah - 30 Juni 2024