5 Komisioner KI Sumbar Dilantik, Gubernur Ingatkan Soal Disinformasi dan Missinformasi

PADANG (7/2/2024) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menegaskan, Komisi Informasi (KI) merupakan lembaga mandiri yang diamanatkan undang-undang untuk mengawal terlaksananya keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, ungkap Mahyeldi, semakin banyak disinformasi dan missinformasi yang bertebaran di ruang-ruang publik.

"KI Sumatera Barat harus terus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemberitaan dan pemerintah, untuk menjamin hadirnya informasi yang jelas, pasti dan berimbang bagi masyarakat," ungkap Mahyeldi di Padang, Rabu.

Hal itu dikatakan Mahyeldi, saat melantik lima orang komisioner KI Sumbar periode 2023-2027 di auditorium Istana Gubernur Sumbar. Mereka yakni Musfi Yendra, Idham Fadhli, Riswandi, Tanti Endang Lestari dan Mona Sisca.

Baca juga: KETERBUKAAN INFORMASI Badan Publik di Pessel Kembali Diuji

Mahyeldi berharap, KI Sumbar terus bersinergi dengan pemerintah daerah di Sumbar dalam mengawal keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Selain itu, tegasnya, jadi sangat penting untuk terus menyebarluaskan pentingnya tabayyun dan cross check saat mengemas maupun mengonsumsi infomasi.

"Pemprov Sumbar terus berkomitmen mendukung pelaksanaan tugas-tugas KI. Sebab, keterbukaan informasi adalah hak masyarakat dan juga berdampak langsung pada terlaksananya penyelenggaran pemerintahan yang baik," terang Mahyeldi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, sambung dia, KI Sumbar bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi pembangunan, informasi terkait kebijakan publik serta informasi terkait proses pengambilan kebijakan itu sendiri.

Baca juga: KOMISI INFORMASI Sumbar Visitasi 7 Badan Publik di Pessel

Sehingga, bermuara pada terlaksananya pemerintahaan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: