ASN Langgar Azas Netralitas dalam Pemilu 2024, Gubernur Sumbar Setuju Dijatuhi Sanksi

PADANG (5/2/2024) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menegaskan, setuju dijatuhinya sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran selama Pemilu 2024 ini.

"Semua orang bersamaan kedudukannya dalam hukum. Jika ada yang melanggar, tentu harus siap menerima segala konsekwensi," tegas Mahyeldi di Padang, Senin.

Hal tersebut disampaikan Mahyeldi, usai mengetahui adanya dua kasus pelanggaran netralitas ASN yang sedang diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar.

"Kita tegaskan, ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh ASN, kasus serupa tidak boleh terjadi lagi di Sumbar," tegas Mahyeldi.

Baca juga: Mahyeldi Paparkan Beda Fasilitas Antisipasi Bencana di Gunung Marapi Sumbar dan Merapi Yogyakarta ke Komisi V DPR RI

Dikatakan, netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu, telah diatur dalam UU No or 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kemudian, juga telah diperkuat pemerintah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu, akhir September 2023 lalu.

Mahyeldi mengimbau, seluruh ASN di Sumatera Barat, senantiasa menjaga netralitasnya dalam pemilu 2024.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi mengatakan, hingga tahapan masa kampanye Pemilu 2024 ini, Bawaslu telah menemukan dua kasus pelanggaran netralitas ASN.

Baca juga: UPDATE: Korban Meninggal Dunia Banjir Bandang di Sumbar jadi 34 Orang

Dari dua kasus yang ditanggani, terangnya, satu kasus terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil pemeriksannya telah disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: