Realisasi 10 Program Prioritas Pemprov Sumatera Utara Alami Peningkatan, Ini Indikatornya

Keenam, penyerapan anggaran Pemprov Sumut telah melakukan pengelolaan APBD yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pada 1 Desember 2023, kinerja keuangan dari sisi pendapatan sudah mencapai Rp11,2 triliun atau 77,96% dari target pendapatan.

Untuk PAD sudah mencapai Rp6,4 triliun atau 73,29% yang terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp5,8 triliun, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp23,7 miliar, pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp299 miliar, dan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp198 miliar.

Sedangkan untuk realisasi belanja, sudah mencapai Rp10,7 triliun atau 69,65%. Masih rendahnya realisasi belanja, karena menunggu pekerjaan fisik yang harus selesai 100%, baru kemudian dapat dibayarkan keuangannya sehingga memenuhi azas akuntabilitas.

Ketujuh, program perwujudan pemerintah bersih dan akuntabel telah mendorong OPD dan inspektorat agar menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK RI maupun temuan Irjen Kemendagri.

Hingga 17 November 2023, tindaklanjut temuan BPK RI telah mencapai 78,71%, sementara untuk tindak lanjut temuan Irjen Kemendagri telah tercapai 100%.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah berhasil mencapai nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) 75,24%.

Kedelapan, program perizinan berusaha. Pemprov Sumut telah merespons PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan menyiapkan sarana dan prasarana, meningkatkan SDM serta penguatan pengawasan.

Dari priode September hingga November tahun 2023, realisasi izin berusaha yang sudah dikeluarkan sebanyak 502 izin, dan realisasi investasi mencapai Rp31,39 triliun terdiri dari investasi PMDN Rp16,85 triliun, dan PMA sebesar Rp 14,54 triliun.

Kesembilan, program kepariwisataan. Pemprov Sumut telah sukses menggelar dua kegiatan unggulan yakni Aquabike Jetski World Championship 2023 dan Danau Toba Asia Pasific Rally Championship (APRC) yang digelar 22-26 November 2023.

Untuk meningkatkan UKM naik kelas, telah dilakukan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal kepada 1.000 UKM dan menyempurnakan pendataan lengkap UMKM.

Penulis: Arif Budiman Effendi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: