Anugerah KIP, Hamid: Partisipasi Badan Publik Terus Meningkat

Selasa, 15 Desember 2015, 15:02 WIB | Wisata | Nasional
Anugerah KIP, Hamid: Partisipasi Badan Publik Terus Meningkat
Peserta anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik, Selasa (15/12/2015) di Istana Negara, Jakarta, menanti kehadiran Presiden RI, Joko Widodo yang berkenan langsung memberikan penghargaan KIP ini ke sejumlah badan publik. (istimewa)

VALORAnews - Ketua Komisi Informasi Pusat, Hamid Dipo Pramono menyatakan, inilah tahun pertama Presiden RI berkenan untuk menyerahkan langsung anugerah keterbukaan informasi badan publik.

"Sejak 2010 digelar, ini penganugerahan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI," ujar Hamid saat memberikan sambutan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Selasa (15/12/2015) di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Hamid, pemerintahan bersih bertata kelola yang baik, dimulai dari keterbukaan informasi badan publik. "Tidak perlu lagi ditutup-tutupi setiap informasi publik di badan publik. Karena, dengan keterbukaan menimbulkan trust sekaligus pencegahan dini korupsi di badan publik," tegas Hamid.

Komisi Informasi adalah pengawal keterbukaan informasi hadir karena perintah UU 14 Tahun 2008, membuat regulator, menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun ajudikasi.

Baca juga: ANUGERAH KIP SUMBAR 2023: Enam Badan Publik di Pessel Lolos Tahap Presentasi

"Sejak keberadaannya, ada 2500 sengketa informasi di selesaikan Komisi Informasi Pusat," ujar Hamid.

Menurutnya, KI merupakan perangkat strategis dalam mewujudkan setidaknya lima dari sembilan butir nawacita.

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik, menurut Hamid, sebagai evaluasi pelaksanaan UU 14 Tahun 2008. "Ada beberapa penilaian dilakukan KI Pusat, sampai tahap empat yakni visitasi ke Badan Publik," ujarnya.

Sejak digelar anugerah pemeringkatan ini, partisipasi badan publik terus meningkat. Hal itu dibuktikan dengan pengembalian kuisioner.

Baca juga: Stok Beras di Gudang Bulog Sumbar Surplus, Presiden Jokowi Ingatkan Ancaman Kemarau Panjang

"Pada 2015, ada tujuh kategori badan publik. Kementerian yang berpartisipasi juga meningkat jadi 80 persen. Partisipasi Pemprov menurun. Lembaga Negara Non Struktural, partisipasi tetap 40 persen, BUMN tetap partisipasinya, Perguruan Tinggi meningkat 40 persen, Parpol di tahun ini ada lima Parpol yang dinilai," ujar Hamid. (relise)

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: