Pendapatan Daerah di Perubahan KUA-PPA Padang 2023 jadi Rp2,414 Triliun, Penurunan Target PAD Disorot

Dikatakan Faisal Nasir, berdasarkan pembahasan Pansus II DPRD Kota Padang bersama mitra kerja, terungkap, Dinas Pertanian serta Dinas Pangan dan Perikanan alami pengurangan target PAD. Dinas Pertanian sebesar Rp327 juta lebih dan Dinas Pangan dan Perikanan Rp2,5 miliar.

"Khusus Dinas Pertanian, Fraksi PAN melihat masih banyak potensi yang belum dioptimalkan. Seperti Tahura Bung Hatta. OPD terkait harus berpikir ekstra bagaimana pengelolaan Tahura Bung Hatta itu profesional sehingga mendatangkan PAD bagi Pemko Padang," katanya.

Begitu pula Dinas Pangan dan Perikanan, pendapatan diturunkan sebesar Rp2,5 miliar. Fraksi PAN tidak setuju dengan penurunan PAD yang cukup besar. Untuk itu, diharapkan rincikan kembali maupun penjelasannya.

"Jangan muncul anggapan berganti pimpinan OPD-nya, OPD-nya justru berkinerja tak memuaskan. Fraksi PAN meminta, kedua OPD ini dan OPD lainnya untuk mengoptimalkan SDM dan lahirkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja. Amanah yang diberikan Walikota Padang, jaga dan sikapi dengan capian kinerja memuaskan," tegas dia.

Disamping itu, Faisal Nasir mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan Pansus III, DPRD Padang dengan mitra kerja terkait, salah satunya adalah adanya penambahan anggaran pada program penyelenggaraan jalan sebesar Rp11,196 miliar lebih sehingga totalnya jadi Rp45,499 miliar.

"Fraksi PAN setuju dengan penambahan ini, apalagi melihat fakta di lapangan, ruas jalan cukup banyak yang alami kerusakan dan mesti diperbaiki. Terkait dengan hal ini, OPD terkait untuk mendata jumlah ruas dan panjangnya, jalan yang menjadi kewenangan Pemko Padang, berapa yang bagus/mulus dan berupa yang mesti diperbaiki, lokasinya dimana," urai dia.

"Ini menjadi penekanan Fraksi PAN, karena sejalan dengan prioritas kedua dari sembilan prioritas pembangunan, yaitu, peningkatan dan penataan infrastruktur/sarana prasana perkotaan dan transportasi kota berbasis lingkungan," tukasnya.

Target PAD di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dikurangi sebesar Rp541 juta lebih. PAD di sini didapatkan dari sewa Rusunawa. Namun dari hasil pembahasan Pansus III DPRD'Padang dengan OPD ini, terungkap kondisi Rusunawa itu sendiri.

"Fasilitas tidak memadai lagi. Begitu juga pengelolaannya yang tidak profesional. Untuk itu Fraksi PAN meminta OPD terkait agar serius dan lahirkan inovasi/terbosan selama menjabat sehingga kehadiran rusunawa itu, benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus mendatangkan PAD," kata dia mengkritisi.

Sementara itu, target PAD pada RSUD dr. Rasidin, berkurang Rp 8 miliar dari jumlah awal Rp 48 miliar diturunkan menjadi Rp 40 miliar.

"Fraks PAN meminta penjelasan, alasan penurunan target PAD ini, di sektor apa saja. Dikaitkan dengan tingkat kunjungan masyarakat (pasien) yang berobat ke sana, termasuk yang menginap, bagaimana perbandingannya. atau PAD diturunkan targetnya seiring dengan penurunan jumlah pasien yang datang berobat ke RSUD dr. Rasidin," urai dia.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: