DPRD Terima Hantaran Ranperda KUA PPAS 2024, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kota Layak Anak dari Eksekutif

BUKITTINGGI (11/8/2023) - Selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 9-11 Agustus 2023, DPRD Kota Bukittinggi telah menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama dewan.

Dalam rapat paripurna dengan tiga agenda itu, langsung dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi, Benny Yusrial dan dihadiri dua Wakil Ketua DPRD, Nur Asra dan Rusdi Nurman serta sejumlah anggota dewan denga disaksikan para undangan,termasuk dari Forkopimda.

Dalam agenda Paripurna pertama tanggal 9 Agustus 2023, DPRD bersama Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama atas KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Asril, dari Banggar DPRD dalam kesempatannya menyampaikan, bahwa RKPD kota Bukittinggi TA 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kota, prioritas kota, prioritas provinsi dan Nasional.

Baca juga: Lindungi Anak dari Bahaya Media Sosial dan Narkoba di Bukittinggi, Ini Upaya Erman Safar

Sehingga, kata dia, diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Disampaikan, pada 2024, RKPD Kota Bukittinggi dengan tema "Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Terintegrasi Inklusif dan Berkelanjutan," maka belanja daerah diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk tahun 2024, yakni pada prioritas peningkatan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, tambah Asril, juga pada prioritas pengembangan sektor pendidikan, prioritas pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan, prioritas pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan olahraga.prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan, prioritas pengembangan sosial kemasyarakatan dan prioritas pengembangan sektor pertanian.

Maka dari itu, sebut Asril, berdasarkan hasil rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, bahwa KUA-PPAS hasil pembahasan masih dalam posisi defisit dan SILPA tahun berjalan menunjukkan angka sebesar Rp200 miliar.

Baca juga: Bukittinggi Dinobatkan jadi Kota Layak Anak Kategori Nindya

Menurut Asril, ini didefinisikan harus terus dilakukan kajian untuk maksimalisasi potensi pendapatan daerah atau kembali melakukan skala prioritas anggaran belanja.

Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: