Konflik Tanah Kampus Universitas Fort De Kock, Ini Penjelasan Sekda Bukittinggi

Martias menyampaikan, hari ini paska telah dieksekusi keputusan Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi yang telah banding ke PT dan di kasasi kan ke MA, kasusnya sudah inkrah dan sudah dieksekusi.

Artinya, antara Fort De Kock dengan pemko Bukittinggi tidak ada persoalan secara langsung.

Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fort De Kock pada Rabu (5/7/2023) menggelar aksi di depan kantor wali kota Bukittinggi.

Mereka ingin berdialog dengan Erman Safar, namun Erman saat itu tengah berada di luar daerah.

Para mahasiswa menuntut dua hal, pertama agar pemko menyerahkan sertifikat dengan nomor 655 dan kedua agar Pemko pro dengan dunia pendidikan.

Namun, saat Pemko mengundang untuk berdialog, perwakilan mahasiswa dari Universitas Fort De Kock tidak datang dan akhirnya batal berdialog dengan Wali Kota Bukittinggi.

Tak Bisa Diberikan

Martias menyebutkan, sertifikat tanah yang dibeli Pemkot sejak 2007 bernomor 655 itu tidak bisa diberikan begitu saja kepada pihak manapun sesuai permintaan mahasiswa saat berdemo pada Rabu (5/7/2023) lalu, karena bertentangan dengan hukum.

"Jika diberikan sama artinya dengan menyerahkan aset pemerintah, ini tidak dibenarkan, Pemkot Bukittinggi tidak memiliki hubungan langsung dengan Fort De Kock karena sama-sama berstatus pembeli dari penjual atas nama Syafri Sutan Pangeran," kata dia.

Disampaikan Martias, permasalahan tersebut sudah diekspos ke BPK dan KPK dan memang tidak diarahkan untuk memberikan sertifikat tanah.

"Kami siap menyerahkan sertifikat ini jika Aparat Penegak Hukum (APH) memintanya atau pengadilan menyatakan kecacatan hukum, selesai masalahnya, tapi ternyata tidak semudah itu," paparnya.

Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: