Liputan Khusus: Pencabutan Perda LKK Disetujui, Ini Pandangan 6 Fraksi DPRD Bukittinggi
BUKITTINGGI (22/5/2023) - DPRD Bukittinggi setujui pencabutan Perda No 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama, Senin.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua, Rusdy Nurman dan Nur Asra.
Paripurna tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi Maad serta Sekdako Martias Wanto, unsur Forkopimda, para anggota dewan dan undangan lainnya.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih, atas inisiasi pencabutan Perda No 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang merupakan tindak lanjut dan amanah dari Permendagri No 18 Tahun 2018.
"Perda 11 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ungkap Marfendi.
Dikatakan, Perda LKK ini sudah dilakukan pembahasan bersama Pansus dan anggota DPRD. Lalu difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Sumbar hingga kemudian ditindaklanjuti dan disepakati bersama.
"Agar tidak jadi kekosongan regulasi, pemko telah menyiapkan peraturan wali kota yang bertujuan supaya tidak terdapat dualisme pengaturan," terang dia.
Baca juga: Syaiful Efendi dari PKS jadi Ketua DPRD Bukittinggi Defenitif
Sementara itu, fraksi-fraksi di DPRD Bukittinggi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Erman Safar Paparkan Visi, Misi dan Program ke Warga Aua Kuning
- Pjs Wali Kota Bukittinggi Sosialisasikan Imunisasi Polio di SDN 03 Pakan Kurai
- DPRD Bukittinggi Sepakati KUA PPAS Tahun 2025, Belanja Daerah Disepakati Rp765,271 Miliar
- Ini Proyek yang Diusulkan Pj Wako Bukittinggi ke Kementerian PUPR
- Erman Safar-Heldo Aura Konsolidasikan 3000 Tm Pemenangan, Ini Arahannya