Surat Suara di 13 Daerah Double, Mufti: Buat Perencanaan dan Pengelolaan

VALORAnews -- Kordiv Teknis KPU Sumbar, Mufti Syarfie mengingatkan seluruh KPU kabupaten/kota, agar menunjuk beberapa orang petugas, untuk mengawasi proses sortir dan pelipatan surat suara pada pemilihan serentak 2015 ini.

"Petugas yang ditunjuk itu, diharapkan adalah orang-orang yang paham dengan kecenderungan-kecenderungan politik yang terdapat pada lembaran surat suara. Ini bertujuan, agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam surat suara saat dibagikan ke pemilih nantinya," ungkap Mufti, Minggu (15/11/2015) di Padang.

Khusus untuk dua kota yang menggelar pemilihan walikota dan 11 kabupaten yang melakukan pemilihan bupati, agar sedini mungkin memproyeksikan serta sudah harus membuat perencanaan dan pengelolaan logistik. Misalnya untuk surat suara yang akan diterima 13 daerah tersebut, jumlah surat suaranya akan jadi double.

"Ketiga belas daerah yang melakukan pemilihan serentak itu, surat suaranya jadi double karena melaksanakan pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati atau walikota di daerahnya. Misalnya Kota Bukittinggi. Di daerah ini akan terjadi proses pelipatan dan sortir untuk pilwako dan pilgub, dengan jumlah masing-masingnya sebanyak pemilih di kota wisata itu," terang Mufti.

Baca juga: Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis

Walaupun begitu, ada daerah yang tidak melaksanakan pilkada, tapi jumlah surat suaranya jauh lebih besar dibandingkan daerah yang melakukan pilkada serentak. Contohnya itu Kota Padang. "Kita berharap, selain tempat mereka juga harus betul-betul mempunyai personil yang bisa diandalkan, kita berharap prioritasnya pada masyarakat sekitar kantor KPU," ungkap Mufti.

Temuan sementara dari hasil kroscek KPU provinsi ke lapangan, di Kota Pariaman terdapat surat suara ada yang terkena tetesan tinta di luar gambar. Kemudian, juga ada bintik-bintik yang diperkirakan cenderung mengarahkan pada satu pasangan calon.

"Surat suara seperti itu, tentunya harus diganti. Dalam prosesnya, KPU kabupaten/kota menetapkan lima orang sebagai orang yang mengontrol proses sortir ini, sekaligus yang paham tentang apa dampak dari ketidakberesan surat suara tersebut," terang Mufti.

"Untuk saat ini, baru Kota Pariaman yang sudah selesai proses sortir dan lipat, karena mereka memang agak sigap karena mereka telah siapkan petugas sortir dan pelipatan surat suara beberapa waktu sebelumnya," ungkap Mufti. (pl6)

Baca juga: Sirekap Kembali Digunakan di Pemilihan Serentak 2024

Penulis:
Editor:
Sumber: