Nevi Zuairina: Pemerintah Perlu Campur Tangan untuk Besarkan UMKM
JAKARTA (17/3/2023) - Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II, Hj Nevi Zuairina pada evaluasi program pemerintah terhadap UMKM menilai, program-program yang telah digulirkan sudah sangat bagus, namun dari sisi anggaran masih dianggap kurang.
Ia merujuk, dari anggaran KemenKop UKM untuk tahun 2023, hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp1,407 triliun. Bahkan, dari angka tersebut, alokasi untuk program kewirausahaan, UMKM dan koperasi hanya senilai Rp1,16 triliun.
"Tentu angka untuk UMKM ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan yang mendapat alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp2,2 triliun," tegas Nevi.
Nevi menyetujui, bila selama ini pemerintah begitu menaruh perhatian terhadap UMKM. Secara intensif, program terus dibuat dan insentif terus diberikan untuk mengembangkan UMKM, seperti KUR, PEN, pembiayaan LPDB, pemberian barang modal usaha.
Bahkan, tambah Nevi, saat pandemi upaya untuk membantu UMKM begitu gencar, tak terkecuali hingga saat ini, program demi program disalurkan untuk UMKM.
"Bantuan pemerintah saat ini memang memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama pada pelaku UMKM."
"Namun demikian, percepatan yang dirasakan masyarakat masih tergolong lambat karena belum merata kemajuan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bila dibandingkan dengan sebelum pandemi," tutur Nevi.
Legislator yang kini duduk di komisi VI DPR ini menyampaikan, memang saat ini ada sebagian pelaku usaha yang melejit ketika masa pandemi. Namun demikian, itu hanya sebagian kecil, sedangkan sebagian besarnya masih stagnan.
Baca juga: Nevi Zuairina Serahkan TJSL Semen Padang di 5 Titik
"Jika kita lihat pada hasil survey yang dilakukan oleh Bank BRI bersama BRI Research Institute di tahun 2020 yang lalu, dari 3.043 UMKM yang disurvey ada sebanyak 44,8% UMKM yang kapasitas dan kinerja usahanya meningkat setelah mendapat dana BPUM," ungkap Nevi.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto
- Akcon Gandeng Skylink, Siap Hadirkan Internet hingga Daerah Terpencil
- OJK Telah Blokir 1.459 Investasi Ilegal, 9.180 Pinjol Ilegal dan 251 Gadai Ilegal per Agustus 2024
- Jumlah Kelas Menengah Turun Drastis, Rusmin: Bom Waktu bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- OJK Layangkan Sanksi Administratif untuk 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura dan 13 P2P Lending
Mahmud Marhaba Lantik Pengurus Provinsi dan Daerah PJS se-Gorontalo
Nasional - 12 November 2024
Fadli Zon Raih 2 Rekor MURI, Ini Alasan Jaya Suprana
Nasional - 03 November 2024