Bawaslu Gandeng BPKP Sumbar Antisipasi Resiko Pengelolaan Dana Pemilu dan Pemilihan

PADANG (2/3/2023) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat gelar mitigasi resiko dalam pengelolaan dana pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat.

Selain itu, juga dirumuskan upaya peningkatan transparansi pelaksanaan kegiatan dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di ruang sidang Bawaslu Sumbar, Kamis.

Menurut Ketua Tim Perwakilan BPKP Sumbar, Afdal, pengendalian resiko pengelolaan anggaran, harus dilakukan sehingga meminimalisir potensi kecurangan dalam pengelolaan dana Pemilu dan Pemilihan yaitu dengan mitigasi resiko itu sendiri.

"Pengendalian resiko pengelolaan anggaran, sangat penting guna meminimalisir potensi kecurangan dalam pengelolaan dana Pemilu," tegas Afdal.

Afdal menyampaikan, tujuan penilaian resiko kecurangan adalah untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengindentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengindentifikasi resiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi.

"Resiko sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan pengendalian resiko ini. Selain itu juga dapat membantu instansi pemerintah untuk mengidentifikasi resiko kecurangan" tambah Afdal.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat, Karnalis Kamaruddin menyambut baik kegiatan ini untuk mitigasi resiko yang mungkin terjadi di Bawaslu Provinsi Sumbar.

Sehingga, pengelolaan dana pemerintah dalam kelancaran kegiatan Pemilu dan Pemilihan dapat dipetakan dan dilakukan pengendalian sebelum terjadi.

Acara FGD ini juga dihadiri para Kabag dan jajaran serta Kasek Bawaslu Kabupaten Pessel dan Kota Padang. (vri)

Penulis:
Editor:
Sumber: