Rapor dari Fraksi Gerindra DPRD, Mahyeldi-Audy Dapat Nilai C Minus, Ini 12 Indikatornya

Bagi Fraksi Partai Gerindra, program ini berpotensi strategis untuk mengurangi pengaruh rentenir sehingga selaras dengan misi Sdr Gubernur yang ingin mengurangi praktek keuangan non riba di daerah ini.

Sayangnya, program subsidi bunga kepada pelaku usaha super mikro ini tidak dapat dilaksanakan, karena Peraturan Gubernur (Pergub) belum tersedia. Sudah tiga tahun lamamya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan dan berharap bila memang Sdr Gubernur benar benar anti praktek keuangan riba atau benar benar ingin membantu pedagang usaha kecil di daerah ini dalam mendapatkan modal usaha murah dan mudah.

Maka, Fraksi Gerindra kembali meminta agar program subsidi bunga ini bisa terlaksana, dan berharap Sdr Gubernur berkenan menerbitkan Pergub agar para pelaku usaha kecil dan super mikro yang jumlahnya mencapai ratusan ribu di Sumbar terbntu dan terlepasdari jeratan pinjol dan rentenir

9. Pertumbuhan Ekonomi

A. Badan Pusat Statistik mencatat, angka pengangguran di Sumatera Barat mengalami penurunan. Pada periode Agustus 2022 pengangguran tercatat sebanyak 6,28 persen, turun 0,24 poin dibandingkan periode yang sama pada 2021 yang tercatat 6,52 persen.

Per Agustus 2022 jumlah penduduk usia kerja di Sumbar mencapai 4,14 juta orang dengan angkatan kerja sebanyak 2,87 juta orang. Untuk tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 di Sumbar mencapai 180,11 ribu orang.

BPS juga mencatat, angka kemiskinan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Jika per Maret 2021 tercatat 6,63 persen pada Maret 2022 tercatat turun menjadi 5,92 persen.

B. Pengangguran dan kemiskinan memang turun. Namun tidak diiringi peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Berarti, turunnya dua komponen tersebut tidak berkualitas alias tidak nendang. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan III tahun 2022 berada di angka 4,54% (y on y), melambat dibanding Triwulan II 2022 yang tercatat sebesar 5,08% (y on y). Pertumbuhan ekonomi ini juga tercatat lebih rendah dibanding pertumbuhan wilayah Sumatera 4,71% (yoy), dan juga lebih rendah dibandingkan dengan nasional sebesar 5,72% (yoy).

C. Provinsi Sumatera Barat bertengger dalam 3 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi yakni 8,01 persen. Tepatnya, kita ada di posisi kedua, setelah Jambi yang berada di 8,55 persen. Menurut catatan, Inflasi disebabkan naiknya harga komoditi terutama beras, telur dan ayam di 2 kota yakni Padang dan Bukittinggi. Pasokan komoditi tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi dikirim ke berbagai provinsi yang ada diluar Sumbar.

Bagi kami, tingginya inflasi lebih disebabkan tidak fokusnya Pemrov menyelesaikan persoalan ini, meski gubernur telah dipanggil beberapa kali oleh Pemerintah pusat untuk solusi penanganannya serta telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yg ketuanya Gubernur sendiri. Padahal, solusi sederhananya hanya diperlukan koordinasi antar kepala daerah dan regulasi yang membatasi batas maksimal penjualan di luar Sumbar. Dengan begitu, maka pasokan dan kebutuhan lokal tetap terjaga.

Intinya, yang ingin kami sampaikan adalah, Fraksi Gerindra tetap berharap pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif dengan pendekatan kebijakan dan program yang lebih atraktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: