Raker Komisi VI dengan Kementerian Investasi, Nevi: Perkuat Simbiosis UB dan UMKM

JAKARTA (19/12/2022) - Anggota Komisi VI DPR, Hj Nevi Zuairina mengapresiasi pencapaian investasi tahun 2021. Karena, telah menyerap tenaga kerja 1,2 juta penduduk Indonesia.

Ia juga menyampaikan kebanggan karena, Kementerian Investasi/BKPM memfasilitasi penandatanganan 7 kontrak kerja sama secara simbiosis antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Forum Kemitraan Investasi (FKI).

"Saya meminta kepada Kementerian Investasi, agar dapat mengoptimalkan kerjasama UB dan UMKM ini dan merata di seluruh Indonesia. Karena, ada 7 juta pelaku usaha yang telah terdaftar OSS, dimana 99,1% adalah UMKM," tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menyarankan, Kementerian Investasi terus membangun komunikasi antar lembaga agar program pemerintah bisa lebih efektif efisien dalam upaya UMKM naik kelas.

Baca juga: OJK Telah Blokir 1.459 Investasi Ilegal, 9.180 Pinjol Ilegal dan 251 Gadai Ilegal per Agustus 2024

"Kami di Komisi VI DPR, telah menerima paparan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terkait dengan kinerja kementerian dan realisasi target investasi tahun 2022," ungkapnya.

"Hingga Bulan September 2022, realisasi investasi tercatat sebesar Rp892,4 Triliun atau 74,4% dari target Presiden sebesar Rp1.200 triliun. Namun demikian, kita meminta kementerian agar terus meningkatkan kinerja sehingga target realisasi penyerapan anggaran dan realisasi investasi tahun 2022 dapat tercapai," urai Nevi.

Nevi menjelaskan, pada saat Raker, telah disepakati agar Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk menindaklanjuti kesepakatan kesepakatan negara G20 dalam bidang investasi pada pertemuan Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) agar realisasi investasi PMA dapat meningkat.

Untuk merealisasikan banyak agenda investasi, Komisi VI DPR juga meminta BKPM untuk menyusun strategi dan mitigasi yang matang.

Baca juga: Masuk 8 Besar, Kementrian Investasi Lakukan Uji Petik ke DPMTSP Bukittinggi

Nevi juga meminta kepada BKPM agar melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya dalam mengajukan banding sengketa larangan ekspor nikel di WTO agar program pemerintah terkait hilirisasi industri bahan mineral mentah dapat dilanjutkan.

Penulis:
Editor:
Sumber: