Mahyeldi Bicara Pengembangan Madu Kelulut di Kawasan Perhutanan Sosial dengan Dubes Inggris
PADANG (25/11/2022) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi bicarakan pelestarian dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta potensi carbon trading di Sumatera Barat dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia periode 2014 - 2019, Moazzam Malik di Istana Gubernuran, Rabu malam.
Pada pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Mahyeldi dan Moazzam Malik mengatakan Pemerintah Inggris selama ini melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumbar mengelola sumber daya alam yang mengutamakan kelestarian guna kehidupan berkelanjutan di masa yang akan datang.
Menurutnya, ada beberapa program Pemerintah Indonesia terkait pelestarian Sumber Daya Alam terutama hutan di Sumbar yang di dorong oleh Pemerintah Inggris salah satunya adalah perhutanan sosial.
"Pemerintah Inggris mendukung berbagai program pemberdayaan kepada masyarakat di Sumbar sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi juga dapat melestarikan sumber daya alam yang ada," ujarnya.
Mahyeldi menceritakan, sekitar 81 persen masyarakat di Sumbar yang tinggal di dalam kawasan hutan. Dia juga menyebut, pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Sumbar telah mencapai 242.000 hektare hingga 2022 ini yang tersebar di sejumlah daerah.
"Dari 242.000 hektare hutan tersebut, dapat digarap untuk menunjang perekonomian masyarakat. Dengan luas lahan tersebut masyarakat dapat membudidayakan tanaman seperti madu, durian, jengkol, sukun, gaharu dan lainnya," ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi juga mengatakan, saat ini Pemprov Sumbar tengah menargetkan sebanyak 5.000 stup madu galo-galo per tahun, untuk membantu masyarakat sekitar hutan dan membudidayakan koloninya.
"Dengan target 5000 stup per tahun, kita bisa memproduksi madu galo-galo sebanyak 20 ton per bulan," imbuh dia.
Baca juga: Gubernur Sumbar Serahkan 100 Stup Galo-galo untuk Kelompok Tani Hutan Rao Utara
Diketahui, Galo-galo atau Kelulut sangat potensial dibudidayakan dalam rangka agar masyarakat yang berada di sekitar hutan bisa melalui kehidupan melalui kesejahteraan yang lebih baik dan terjamin dengan memanfaatkan potensi yang ada di hutan tanpa merusak hutan.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya
- Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar
- Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan
- Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis
- Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah