Mahyeldi Bicara Pengembangan Madu Kelulut di Kawasan Perhutanan Sosial dengan Dubes Inggris

Selain itu, gubernur dan Dubes Inggris juga membahas potensi Carbon Trading (perdagangan karbon) yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Hal tersebut juga didukung pernyataan dari Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi yang mengatakan, peluang untuk perdagangan karbon itu sangat terbuka karena di Indonesia sudah memiliki dasar hukumnya.

"Kita sudah punya Perpres No 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mendukung komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Nanti akan diturunkan jadi Peraturan Menteri (Permen) KLHK yang salah satu di dalamnya mengatur tentang carbon trading," ungkap Yozarwardi.

Baca juga: Audy Joinaldy Resmikan Eduwisata Madu Kelulut di Pasaman

"Yang paling penting adalah dengan mempersiapkan data. Karena, data yang kita miliki di Sumbar, melalui sampling plot atau peta ukur karbon untuk mengetahui berapa jumlah stok karbon hutan kita secara berkala. Jadi ketika ada regulasi terkait perdagangan karbon, Sumbar sudah siap dengan hal tersebut," lanjutnya. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: