Pemerintahan Provinsi Sukses dengan Kolaborasi dan Membangun Sinergisitas
PADANG (1/11/2022) - Wagub Sumbar, Audy Joinaldy, pemerintah provinsi memang tidak memiliki wilayah. Sifatnya hanya jadi mediator antar kabupaten kota untuk bersinergi dalam pembangunan pemerintahan secara bersama.
"Untuk menyatukan program-program tersebut, tentunya perlu kolaborasi dan sinergitas tiap-tiap kepala daerah, agar dapat menyukseskan program-program pemerintah provinsi," ungkap Audy saat Rapat Inventarisasi dan Analisis Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, di Padang, Selasa.
Laju inflasi, ungkap dia, jadi fokus utama dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Biro Pemerintahan, Doni Rahmat Samulo dan seluruh kepala pemerintahan yang mewakili.
Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara kerjasama antara daerah maupun pihak ketiga.
Dengan adanya inventarisasi dan analisis kerjasama daerah, kerjasama yang tersusun ke depan diharapkan semakin berkualitas, tanpa menimbulkan permasalahan antar daerah.
"Kerja sama antar kepala daerah menjadi kunci dalam pengurangan inflasi. Kita harus belajar dari saudara saudara kita yang bagus-bagus program daerahnya. Secara geografis, karakter dan budayanya tidak terlalu berbeda, jadi tidak perlu kita bandingkan terlalu jauh," ucap Audy.
Rapat tersebut juga mendorong kerjasama dengan pemerintah provinsi, serta menjadi ruang diskusi terhadap kebijakan-kebijakan daerah dalam mengatasi permasalah di kabupaten dan kota, khususnya permasalahan inflasi.
Ia mengingatkan kembali beberapa kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah di tingkat kabupaten kota cukup sukses menekan laju inflasi, sampai mendapat penghargaan. Sebagai contoh, Tanah datar yang memenangi penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2022 terbaik di wilayah Sumatera. Ataupun Kota Solok yang memberikan kompensasi kepada warganya yang berhenti merokok.
Baca juga: Pemprov Sumbar dan BPH Migas Sepakat Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas
Selain inflasi, hal serupa tentu juga berlaku bagi sektor lain, seperti pariwisata. Tidak jarang beberapa kepala daerah yang berhasil mengangkat potensi wisata juga mendapat penghargaan pada Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI).
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Pengawasan Tambang Emas jadi Kewenangan Pusat sekalipun Ilegal
- Jambore Kader PKK Berpretasi XXI dan HKG-PKK ke-52, Ini Harapan Gubernur Sumbar
- Sosper No 9 Tahun 2018 di Solok, Suwirpen: Napza Sudah Merambah Generasi Muda di Pedesaan
- Safari Ramadhan ke Cupak Solok, Suwirpen: Awasi Generasi Muda dari Pengaruh Narkotika
- Politisi PKS DPRD Sumbar Gelar Safari Ramadhan di Kabupaten Solok, Ini yang Disampaikan