Masyarakat Sipil Sumbar Deklarasikan Pengawalan Pilkada Berintegritas

VALORAnews -- KPK bersama pusat studi konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Unand, menggelar focus grup discussion (FGD) Pengawalan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Pilkada Sumbar Berintegritas, Rabu (28/10/2015) di Padang.

Usai FGD yang dipandu Ketua Bidang Spesialis Kampanye dan Sosialisasi KPK, Alfi Rachman Waluyo, dideklrasikan pengawalan pilkada berintegritas oleh masyarakat Sumbar, dengan menyatakan kesiapannya dalam berpartisipasi dalam mewujudkan Pilkada Berintegritas.

"Caranya, dengan menggunakan hak pilih secara bertanggungjawab, memilih calon kepala daerah yang jelas integritas, rekam jejak dan kapabilitasnya serta menolak segala bentuk politik uang," terang Alfi.

Dikatakan Alfi, pemilihan serentak 2015, merupakan salah satu amanat dari reformasi yang diberikan seluas-luasnya melalui otonomi daerah. Tujuannya adalah, bagaimana perekonomian tidak berpusat di ibukota Jakarta, tetapi menyebar keseluruh daerah dan pelosok Indonesia.

Baca juga: Bupati Pasbar Minta Maaf Usai Tandatangani NPHD Pengamanan Pilkada, Ini Alasannya

"Tapi sayangnya, kenyataan yang terjadi, bukan kesejahteraan pemerataan ekonomi. Akan tetapi, pemerataan kasus korupsi yang terjadi," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Alfri, kegiatan FGD yang diselengarakan KPK ini, merupakan sarana untuk mengajak seluruh stake holder dan masyarakat sipil, ikut serta mengawal Pilkada Sumbar jadi Pilkada yang berintegritas.

"Fenomena yang terjadi selama ini, masih banyaknya politik uang dan kecurangan, sehingga yang demikian jadi salah satu hulu dari korupsi. Itulah sebabnya, kenapa KPK turut untuk berpartisipasi dalam mengawal Pilkada," ungkapnya. (klg)

Penulis:
Editor:
Sumber: