Lahirkan Pemimpin Berintegritas, Johan Budi: Penyelenggara harus Berintegritas Pula

VALORAnews - Pimpinan Sementara KPK, Johan Budi SP mengatakan, lembaganya berperan pada dua hal dalam ikut menciptakan pemilihan serentak yang berintegritas. Selain itu, Johan Budi mengisyaratkan, penyelenggara pemilihan serentak, juga harus berintegritas dalam menjalankan tugas yang diemban.

"Pimpinan daerah yang berintegritas itu dilahirkan melalui proses yang berintegritas pula. Proses tersebut, tentunya dijalankan oleh komisioner KPU yang tidak memihak selama proses pemilihan ini dilangsungkan. KPU harus berintegritas pula," ungkap Johan Budi, saat hantaran diskusi "FGD Pengawalan Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Pilkada Sumbar yang Berintegritas," Rabu (28/10/2015) di Padang.

Dijelaskan Johan Budi, dua hal peran KPK itu yakni dalam hal pelaporan harta kekayaan calon kepala daerah dan pencegahan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan kampanye kandidat tertentu di dalam pemilihan serentak 2015 Sumbar yang dilaksanakan di dua kota, 11 kabupaten dan tingkat provinsi.

Saat ini, terang Budi, KPK memang tengah fokus dalam pencegahan dan pemberantasan praktek korupsi di daerah. Sebab, selang waktu terakhir, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, melibatkan eksekutif dan legislatif di daerah.

Baca juga: Bupati Pasbar Minta Maaf Usai Tandatangani NPHD Pengamanan Pilkada, Ini Alasannya

"Saat ini, eksekutif dan legislatif di daerah telah berselingkuh. Di suatu daerah, eksekutif harus menyetor uang hingga miliaran rupiah, hanya untuk pengesahan Perda APBD-nya. Ini tentu perlu keterlibatan setiap elemen masyarakat untuk mengantisipasinya, agar tak terjadi lagi kedepan setelah pilkada serentak 2015 ini," harap Johan.

Angka Korupsi Mengkhawatirkan

Data KPK, kata Johan Budi, ada 326 kepala daerah telah tertangkap dalam kasus korupsi. Terhitung hingga bulan September 2015 ini, telah ada 65 kepala daerah tertangkap dalam kasus korupsi di KPK. Angka ini sangat mengkhawatirkan. Tapi, dari situ akhirnya jadi kajian KPK.

"Pada akhirnya, KPK menyimpulkan bahwa ada tiga hal yang jadi penyebab korupsi. Adalah pengawasan yang kurang dari masyarakat, peluang dan celah terbuka lebar untuk korupsi dalam sistem kepemerintahan di daerah serta ongkos politik yang tinggi," jelasnya.

Baca juga: PILKADA 2024: KERAS OMBAK, Sekretaris Perindo Sumbar Maju di Pilkada Pessel

Untuk itu, Johan Budi mengimbau seluruh kompenen dan elemen masyarakat di Sumbar, supaya ikut serta dalam melakukan pengawalan terhadap Pilkada Sumbar, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: