Di Demo Mahasiswa Soal P3K, DPRD Balik Ancam Bupati, Ini Penyebabnya

PASAMAN BARAT (12/9/2022) - Ratusan Mahasiswa Aliansi Pasaman Barat, menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Pasaman Barat terkait naiknya harga BBM. Demonstran juga mendesak dilakukannya pengawasan pendistribusian BBM subsidi.

Selain itu, demonstran juga mendesak Pemkab Pasaman Barat, untuk memperjuangkan nasib 843 orang pegawai honorer segera jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Kita minta Bupati dan DPRD Pasaman Barat, segera merealisasikan janji yang telah diucap secepatnya. Jika tidak, Aliansi Mahasiswa Pasbar akan turun kembali kejalanan dengan masa yang lebih banyak," ujar Ferdian Pratama.

"Aksi demo aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, berjalan lancar. Kami terimakasih kepada pihak Polres Pasaman telah mengawal aksi ini dengan baik," tambah Ferdian Pratama.

Baca juga: Supardi: DPRD Sumbar Siap Kawal Tuntutan Mahasiswa untuk Kawal Putusan MK

Sementara, Ketua DPRD Pasaman Barat, Erianto mengatakan, masalah kenaikan harga BBM akan direkomendasikan ketingkat yang lebih tinggi.

"Komisi II bersama APH, akan memantau dan mengawasi pemakaian BBM bersudsidi di masyarakat," tukas Erianto.

Terkait nasib 843 pegawai honorer di Pasbar, Erianto menyebut, SK P3K akan segara diterbitkan yang terdiri dari Tahap 1 dan II di Januari 2023 dengan anggaran Rp40 miliar.

"Akan kami segarakan jadwal rapat dengan BKPSDM Pasbar, untuk segara di-SK-kan," ungkap Erianto.

Baca juga: Mahasiswa Kepung DPRD Sumbar Tolak Rencana DPR RI Sahkan Perppu Pilkada Pasca Putusan MK

"Apabila pemerintah daerah tetap tidak menganggarkan gaji P3K di APBD tahun 2023, maka DPRD tidak akan mendatangani APBD 2023," tambah dia. (pl1)

Penulis:
Editor:
Sumber: