Swasta Tak Lagi Kewenangan Provinsi, Rencana Bantuan Uang Komite Bukittinggi Terganjal

BUKITTINGGI (3/7/2022) - Sekolah swasta setingkat menengah atas di Kota Bukittinggi, pada tahun anggaran 2022 tidak menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Sementara, Pemprov Sumbar juga menyatakan, sekolah swasta setingkat menengah atas, bukan tanggung jawabnya pula.

"APBD Bukittinggi telah menyediakan BKK untuk siswa setingkat sekolah menengah atas/sederajat di tahun anggaran 2022 ini. Dengan adanya surat provinsi itu, mengakibatkan dana BKK itu tidak bisa dimanfaatkan siswa yang sekolah di swasta," ungkap Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Bukittinggi, Jeki, Jumat.

Diketahui, APBD Bukittinggi 2022 mengalokasikan dana Rp13 miliar lebih dalam bentuk BKK, yang akan digunakan untuk bantuan uang komite bagi siswa ber-KTP Bukittinggi di seluruh sekolah tingkat menengah atas.

"Bila Pemko Bukittinggi tetap berkeinginan untuk memberi bantuan iuran uang komite bagi siswa yang bersekolah di swasta, tentunya perlu membuat regulasi baru lebih dulu," ungkap Jeki.

Baca juga: Angka Stunting Sumut Turun 2,2 Persen, Ini Arahan Pj Gubernur

Bisa saja, tambah Jeki, bentuk bantuan iuran uang komite bagi siswa bersekolah di swasta, semacam hibah langsung dari Pemko Bukittinggi ke sekolah yang bersangkutan.

Ia mengatakan, khusus bagi siswa yang sekolah di negeri, bantuan iuran uang komite tinggal disalurkan, yang tengah dalam prosesnya.

"Yang pasti, bentuk perjanjian Pemko Bukittinggi dengan pemerintah provinsi sudah ada. Mungkin pembayaran dibayarkan langsung dari Januari 2022 hingga 10 bulan ke depannya," paparnya.

Jeki menyampaikan, sedikitnya terdapat 4.659 siswa di Bukittinggi bakal mendapatkan bantuan iuran komite sekolah.

Baca juga: Rp13,502 Miliar APBD Bukittinggi 2023 Digunakan untuk BKK dan Hibah, Ini Rincian Penerimanya

"Mereka tersebar di lima sekolah SMA, dua SMK dan satu SLB," paparnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: