Mahyeldi Ajak OPD Bijak Membaca Data Kemiskinan Sumbar

TANAH DATAR (22/2/2022) - Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi menilai, kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Di masa pandemi Covid19, bukan hanya berdampak pada kesehatan namun juga ekonomi, sosial dan politik.

"Kesenjangan semakin meningkat, berefek pada meningkatnya angka kemiskinan. Diperlukan koordinasi dan singkronisasi sehingga hadir sinergi dan kolaborasi," ungkap Mahyeldi saat memberikan sambutan sekaligus membuka Koordinasi dan Sinkronisasi Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial Sumatera Barat, di Batusangkar, Selasa malam.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, menurut Mahyeldi, memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah pusat, daerah, sektor swasta dan masyarakat. Apalagi dengan anggaran daerah sangat terbatas dan sangat tergantung pada suntikan dana dari pusat.

Sementara, persoalan yang harus diselesaikan cukup banyak. Sehingga, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang akan bisa menghadirkan berbagai program yang menjadi solusi.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

"Tidak ada jalan lain, kita harus sinergi dan koordinasi sehingga hadir kolaborasi, dan fokus. Jika tidak begitu, dengan keterbatasan dana daerah, program tidak bisa optimal dan minim outcome. Hanya sebatas pekerjaan selesai, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar dia.

Ditambahkan Mahyeldi, banyak program-program di provinsi, yang perlu kolaborasi dan sinkronisasi dengan kabupaten dan kota. Di antaranya, yang paling utama adalah program pertanian, peternakan dan kehutanan yang memiliki potensi besar.

Seperti, pemanfaatan 240 ribu hektar lahan perhutanan sosial, yang merupakan potensi besar untuk kesejahteraan msyarakat di nagari-nagari tanpa merusak hutan.

Potensi lainnya adalah, kearifan lokal dengan adanya para perantau yang memiliki ikatan emosional dengan kampung halaman atau nagari. Namun, perlu disiapkan data orang mampu, bukan hanya data orang miskin seperti selama ini.

Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan

"Jangan panik, kuncinya perlu data yang akurat. Data kemiskinan, kekayaan, sukunya dan data para perantau. Angka kemiskinan itu kan jauh lebih sedikit dari angka yang mampu."

Penulis:
Editor:
Sumber: